Menteri-menteri luar negeri dari China, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam bergabung bersama untuk pertemuan kelompok Kerja Sama Lancang-Mekong.
TV pemerintah MRTV melaporkan bahwa para menteri luar negeri bertemu pada Senin (4/7) di Bagan, kota di Myanmar tengah. Kota itu ditetapkan UNESCO sebagai situs Warisan Dunia.
Pengelompokan itu adalah inisiatif yang dipimpin China, dan mencakup negara-negara Delta Mekong, sumber potensi ketegangan regional karena meningkatnya jumlah proyek pembangkit listrik tenaga air yang mengubah aliran sungai dan meningkatkan kekhawatiran akan kerusakan ekologis. China telah membangun 10 bendungan di bagian hulu Sungai Mekong, yang disebut Lancang.
Ini adalah kunjungan pertama Menteri Luar Negeri China Wang Yi ke Myanmar, sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
BACA JUGA: China Desak Junta Myanmar untuk Berunding dengan Pihak OposisiJuru bicara pemerintah militer Mayjen Zaw Min Tun pada konferensi pers di ibukota Naypyitaw Jumat lalu mengatakan bahwa kehadiran para menteri luar negeri pada pertemuan itu adalah pengakuan kedaulatan Myanmar dan pemerintahnya. Tanpa merinci, dia mengatakan bahwa para menteri akan menandatangani nota kesepahaman dan kontrak.
Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Kudeta itu dengan cepat disambut oleh demonstrasi nasional tanpa kekerasan dan memicu perlawanan bersenjata yang oleh beberapa pakar PBB kini dikatakan sebagai perang saudara. Menurut daftar rinci yang disusun oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, 2.053 warga sipil tewas dalam tindakan keras terhadap gerakan perlawanan itu.
Wang terakhir mengunjungi Myanmar untuk bertemu Suu Kyi hanya tiga minggu sebelum militer menggulingkannya.
China adalah mitra dagang terbesar Myanmar dan sekutu lama. Beijing telah menginvestasikan miliaran dolar di tambang Myanmar, jaringan pipa minyak dan gas serta infrastruktur lainnya. Seperti Rusia, China adalah pemasok senjata utama Myanmar.
Banyak orang di Myanmar curiga China mendukung pengambilalihan militer, dan Beijing menolak untuk mengutuk perebutan kekuasaan oleh tentara. China berdalih ia menerapkan kebijakan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. [ka/ab]