Parlemen Argentina memberikan kemenangan legislatif pertama kepada Presiden populis Javier Milei, Jumat (28/6), menyetujui paket reformasi ekonomi yang ramah bisnis setelah perdebatan selama berbulan-bulan.
Setelah perdebatan selama berjam-jam, majelis rendah parlemen akhirnya menyetujui RUU tersebut serta paket reformasi perpajakan, yang mencakup penerapan kembali pajak penghasilan atas gaji.
Partai Milei merupakan partai minoritas di kedua majelis Kongres, yang ia gambarkan sebagai "sarang tikus", sehingga persetujuan legislatif menjadi hambatan besar bagi pemerintahannya. Kantornya mengatakan pihaknya “merayakan” lolosnya RUU tersebut.
Milei mulai memberi selamat kepada diri sendiri bahkan sebelum paket tersebut diadopsi, dan memujinya sebagai "penyesuaian fiskal terbesar, tidak hanya dalam sejarah Argentina, tetapi juga dalam sejarah umat manusia".
Presiden yang mendeklarasikan diri sebagai presiden “anarko-kapitalis” ini kini mendapat lampu hijau untuk mengumumkan keadaan darurat ekonomi selama satu tahun, membubarkan lembaga-lembaga federal, dan memprivatisasi sekitar selusin perusahaan publik.
Presiden Argentina Javier Milei di Praha, Republik Ceko, 24 Juni 2024. (Michal Cizek / AFP)
Langkah-langkah lain berkaitan dengan melemahnya perlindungan tenaga kerja yang dikecam oleh kelompok sayap kiri sebagai izin untuk memecat pekerja. Ketentuan tersebut juga mencakup insentif pajak, bea cukai dan devisa untuk mendorong investasi di negara yang dilanda krisis ekonomi.
Persetujuan awal terhadap RUU tersebut awal bulan ini dirusak oleh protes yang menyebabkan polisi menggunakan peluru karet dan semprotan merica terhadap para perusuh, yang kemudian membalas dengan melemparkan batu ke arah polisi.
RUU tersebut disetujui dengan 148 berbanding 107 suara untuk paket reformasi yang diamandemen. “Kami akhirnya memberi pemerintahan Presiden Milei alat untuk melakukan reformasi negara,” kata ketua blok yang berkuasa Gabriel Bornoroni dalam pidato penutupannya Jumat pagi.
Kesuksesan
Pemerintahan Milei telah menerapkan program penghematan fiskal yang drastis dan menyeluruh, dengan tujuan mencapai “defisit anggaran nol” pada akhir tahun 2024 untuk mengendalikan inflasi kronis. Namun pemotongan anggaran, termasuk lumpuhnya proyek-proyek pekerjaan umum, ditambah dengan devaluasi brutal peso lebih dari setengahnya pada bulan Desember, telah mencekik daya beli.
Seorang pria berjalan melewati mural yang berisikan penolakan terhadap RUU Presiden Javier Milei, saat para anggota majelis rendah Argentina melakukan voting untuk memberikan suara terakhir pada RUU tersebut di Buenos Aires, Argentina 27 Juni 2024. (REUTERS/Tomas Cuesta)
Secara politis, lampu hijau pada hari Jumat berarti “keberhasilan total bagi pemerintah”, kata ilmuwan politik dan ekonom Pablo Tigani kepada kantor berita AFP. Namun dalam bidang ekonomi, “kebijakan yang diterapkan pada tahun 1990an, yaitu deregulasi, privatisasi, dan keterbukaan perekonomian tanpa syarat, akan menjadi pukulan berat bagi industri dan usaha kecil dan menengah nasional. "
RUU yang dipangkas ini memiliki 238 pasal, diperkecil dari jumlah awal yang mencapai lebih dari 600 pasal.
Untuk mendapatkan persetujuan, pemerintah tidak menyertakan maskapai penerbangan Aerolineas Argentinas, kantor pos, dan Radio y Television Argentina (RTA), yang mengendalikan TV publik dan radio nasional, dari daftar perusahaan yang akan diprivatisasi.
Pemerintah juga membatalkan reformasi pensiun yang akan menghapus moratorium yang menguntungkan masyarakat yang tidak dapat membuktikan telah membayar iuran selama 30 tahun setelah mencapai usia pensiun. Ini merupakan hal yang penting di negara di mana hampir separuh angkatan kerjanya berada dalam sektor informal. [ab/ka]