Parlemen Burma kembali bersidang untuk merancang undang-undang terkait reformasi ekonomi di negara itu, Rabu (4/7).
Burma bersidang kembali hari Rabu, dimana para anggota parlemen akan memulai pembicaraan mengenai beberapa aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi negara miskin yang sudah lama mandek itu.
Sidang baru Majelis Nasional Burma adalah batu ujian penting bagi negara yang berubah dengan cepat itu. Burma telah melewati masa reformasi politik yang dramatis sejak penguasa militer yang lama berkuasa menyingkir dari pemerintahan negara tersebut tahun lalu.
Presiden Thein Sein yang telah menjanjikan gelombang kedua reformasi ekonomi, berjanji akan meluluskan undang-undang yang mengatur arus uang dari luar negeri yang akan mengalir ke Burma saat sanksi internasional dicabut dari negara yang sempat terkucil itu.
Para anggota parlemen juga diperkirakan akan mendiskusikan rancangan undang-undang mengenai upah minimum, korupsi, dan penyensoran media dalam sidang parlemen yang sedang berjalan, yang diperkirakan akan berlangsung sampai September.
Walaupun para anggota Liga Demokrasi Nasional yang pernah dilarang akan menduduki kursi mereka dalam parlemen, mereka akan melakukannya tanpa pemimpin mereka Aung San Suu Kyi, yang sedang memulihkan diri pasca lawatannya ke 5-negara Eropa yang melelahkan.
Sidang baru Majelis Nasional Burma adalah batu ujian penting bagi negara yang berubah dengan cepat itu. Burma telah melewati masa reformasi politik yang dramatis sejak penguasa militer yang lama berkuasa menyingkir dari pemerintahan negara tersebut tahun lalu.
Presiden Thein Sein yang telah menjanjikan gelombang kedua reformasi ekonomi, berjanji akan meluluskan undang-undang yang mengatur arus uang dari luar negeri yang akan mengalir ke Burma saat sanksi internasional dicabut dari negara yang sempat terkucil itu.
Para anggota parlemen juga diperkirakan akan mendiskusikan rancangan undang-undang mengenai upah minimum, korupsi, dan penyensoran media dalam sidang parlemen yang sedang berjalan, yang diperkirakan akan berlangsung sampai September.
Walaupun para anggota Liga Demokrasi Nasional yang pernah dilarang akan menduduki kursi mereka dalam parlemen, mereka akan melakukannya tanpa pemimpin mereka Aung San Suu Kyi, yang sedang memulihkan diri pasca lawatannya ke 5-negara Eropa yang melelahkan.