Parlemen Eropa hari Kamis (17/9) mengatakan bahwa Alexander Lukashenko seharusnya tidak diakui sebagai presiden Belarus ketika masa jabatannya berakhir pada 5 November.
Pemimpin otoriter itu terpilih untuk masa jabatan keenam dalam pemilu 9 Agustus lalu. Partai-partai oposisi Belarus, Amerika dan Uni Eropa menuduh pemilu itu dicurangi.
Parlemen Eropa menolak hasil pemilu itu dengan selisih 574 banding 37, dan 82 abstain. Parlemen itu juga meminta Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Lukashenko. Penolakan Parlemen Uni Eropa atas pemilu itu tidak mengikat secara hukum, tetapi bisa memengaruhi dukungan finansial Uni Eropa pada Belarus.
Terpilihnya kembali Lukashenko memicu protes massal di Minsk dan kota-kota Belarus lain. Lebih dari 7.000 pengunjuk rasa ditangkap, dan bukti luas pelecehan dan penyiksaan telah dilaporkan. Setidaknya empat orang dilaporkan tewas dalam demonstrasi itu, di mana polisi secara agresif membubarkan demonstran damai dengan peluru karet, pentungan dan granat kejut.
Human Rights Watch menuduh pasukan keamanan Belarus awal pekan ini menahan ribuan orang dan menyiksa ratusan lainnya pada hari-hari setelah pemilu.[ka/lt]