Parlemen Pakistan, pada Senin (28/3), memulai proses pemungutan suara atas mosi tidak percaya untuk menggulingkan Perdana Menteri Imran Khan yang dituduh telah menyalahi aturan dalam mengurus negara.
Partai-partai oposisi bergabung dalam resolusi tidak percaya di majelis rendah parlemen yang dikenal sebagai Dewan Nasional. Lembaga yang memiliki 342 anggota itu akan mulai memperdebatkan mosi tidak percaya tersebut pada Kamis (31/3), dan pemungutan suara akan dilakukan hari berikutnya.
“Perdana Menteri sudah tidak menjabat lagi setelah dia kehilangan kepercayaan dari badan ini,” demikian kata pemimpin oposisi Shehbaz Sharif, sambil membacakan mosi tersebut yang disiarkan langsung di televisi.
BACA JUGA: Ribuan Orang Berunjuk Rasa di Pakistan untuk Dukung PM Imran KhanKhan, yang membentuk koalisi pemerintahan dengan mayoritas tipis setelah partainya memenangkan pemilihan umum pada 2018, menghadapi apa yang oleh para analis sebut sebagai tantangan politik paling serius terhadap kekuasaannya. Ia menolak tuduhan telah melanggar aturan dalam memimpin Pakistan dan bertekad akan mengalahkan mosi tidak percaya ini.
Mantan pemain cricket berusia 69 tahun ini mengatakan, pemerintahan yang dipimpinnya masih terus memiliki dukungan dari mayoritas anggota parlemen meskipun terjadi peralihan sikap beberapa anggota Tehreek-e-Insaf (PTI), partai yang kini berkuasa.
Beberapa anggota PTI telah beralih menjelang pemungutan suara ini sementara mitra koalisi juga mengancam akan memisahkan diri karena pertikaian kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan koalisi pimpinan Khan mengalami defisit 172 suara,jumlah suara mayoritas yang ia perlukan untuk tetap berkuasa.
Ketua dari kubu oposisi Mian Muhammad Shahbaz Sharif (paling depan), yang juga merupakan saudara dari mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif, memberikan keterangan dalam konferensi pers di luar gedung parlemen di Islamabad, Pakistan, pada 25 Maret 2022. (Foto: Reuters/Akhtar Soomro)
Para pemimpin oposisi dan analis independen mengatakan, Khan telah kehilangan dukungan dari militer Pakistan, yang juga dituduh merekayasa kemenangan dirinya dalam pemilihan. Hal ini menyebabkan lawan-lawan politiknya melihat kondisi tersebut sebagai peluang untuk meluncurkan proses pengajuan mosi tidak percaya yang terjadi saat ini.
Tetapi pemerintah, pada Senin (28/3) sore, berhasil mencapai kesepakatan dengan salah satu mitranya, Partai Liga Muslim Pakistan-Q, dan setuju untuk memberi jabatan menteri utama di provinsi Punjab, provinsi paling padat di Pakistan, kepada partai tersebut.
Analis menggambarkan kesepakatan ini merupakan pukulan untuk pendukung mosi tidak percaya ini.
BACA JUGA: Pakistan, Perusahaan Asing Sepakat Hidupkan Lagi Proyek Tambang Emas dan TembagaPihak oposisi yang secara kolektif menguasai 163 kursi, menanggapi dengan mengatakan pihaknya masih tetap bisa mencapai suara mayoritas yang diperlukan guna menggulingkan pemerintahan, meskipun belum pernah ada Perdana Menteri di Pakistan yang berhasil dicopot lewat langkah seperti itu.
Kekacauan politik di Pakistan terjadi ditengah meningkatnya inflasi serta kesulitan ekonomi, di mana pemerintah menyalahkan situasi tersebut pada korupsi besar-besaran yang terjadi selama pemerintahan sebelumnya. Penutupan wilayah yang berkali-kali akibat pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir juga disebut-sebut ikut menyebabkan kisruh ekonomi saat ini.
Pemerintahan Khan sedang mengusahakan sebuah paket bantuan senilai $6 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) guna menyehatkan kembali cadangan devisa Pakistan yang semakin menyusut. [jm/my]