Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan pada Sabtu (17/12) mengumumkan bahwa partainya akan membubarkan dua majelis provinsi minggu depan.
Pembubaran majelis itu lebih awal dari yang dijadwalkan dalam upaya menekan pemerintah federal untuk melangsungkan pemilu lebih awal.
Sejak digulingkan dari kekuasaan lewat pemungutan suara di parlemen April lalu, Khan telah mengkampanyekan pelaksanaan pemilu lebih awal. Hal ini semakin meningkatkan ketidakpastian politik di negara di Asia Selatan itu, yang bahkan sedang berjuang untuk mencegah gagal bayar.
Partai pimpinan Imran Khan menguasai dua dari empat majelis propinsi negara itu. Dua lainnya dikuasai oleh lawan politiknya, yang juga menguasai pemerintah federal yang kini dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Sharif telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menyelenggarakan pemilu nasional dan lokal sebelum tenggat November 2023.
“Jumat depan (23 Desember.red) kami akan membubarkan majelis Punjab dan Khyber-Pakhtukhwa,” ujar Khan saat berpidato di hadapan para pendukungnya di timur Kota Lahore.
Punjab, yang dikendalikan oleh Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI pimpinan Khan, adalah provinsi terpadat di negara itu. Jumlah penduduk di Punjab hampir separuh dari total populasi Pakistan yang berjumlah 220 juta jiwa.
Pembubaran majelis ditengarai akan memicu krisis konstitusional baru di negara itu.
Secara historis pemilu di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah federal dilangsungkan pada waktu yang sama yaitu setiap lima tahun sekali. Jika dua majelis provinsi dibubarkan lebih awal, pemungutan suara terpisah harus dilangsungkan dalam waktu 90 hari, yang tentunya dapat menimbulkan masalah hukum.
Khan, yang terluka dalam upaya pembunuhan bulan lalu, mengatakan ia “mengorbankan” dua pemerintah propinsi di mana partainya berkuasa, demi masa depan Pakistan.
Ditambahkannya, pemilu di dua provinsi itu sama artinya dengan melangsungkan pemilu di 66% negara itu, sehingga lebih baik melangsungkan pemilu secara keseluruhan. [em/ft]