Partai Republik Salahkan Biden Jika Pemerintah AS Sampai Gagal Bayar Tagihan

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy setuju bahwa pertemuan terbaru mereka pada hari Senin (22/5) untuk menaikkan plafon utang adalah produktif, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Karena pemerintah AS menetapkan tenggat 1 Juni untuk default pertamanya. McCarthy mendesak staf untuk bekerja sepanjang malam untuk menemukan cara mengatasi perbedaan mereka.

“Jadi kita harus mengajukan sesuatu yang bisa disetujui oleh kedua pihak dan kita perlu memangkas pengeluaran. Tapi inilah ketidaksepakatannya. Menurut saya, kita harus melihat celah pajak dan memastikan orang kaya membayar bagian mereka secara adil,” ujar Biden.

Partai Republik menginginkan peningkatan persyaratan kerja bagi orang miskin berbadan sehat yang menerima bantuan pemerintah. Tetapi Partai Demokrat mengatakan, jika proposal semacam itu diberlakukan, maka ratusan ribu warga AS dapat kehilangan tunjangan yang sekarang mereka terima.

Partai Republik Salahkan Biden Jika Pemerintah AS Sampai Gagal Bayar Tagihan

Ketika berbicara kepada wartawan setelah pertemuannya dengan presiden, Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan, “Sejak hari pertama saya duduk dengan presiden, ada dua kriteria. Saya katakan padanya, kami tidak akan menaikkan pajak karena kami menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya, dan kami tidak akan meloloskan plafon utang yang bersih. Dan, kami harus membelanjakan lebih sedikit dari yang kami habiskan tahun ini. Jadi, segala sesuatu yang lain terbuka untuk dibicarakan. Tapi, pada akhirnya, semuanya harus sesuai dengan kedua kriteria itu.”

Sementara itu, para tokoh Partai Republik mengatakan jika terjadi default (gagal bayar kewajiban keuangan negara), maka itu adalah kesalahan Presiden Joe Biden.

Elise Stefanik, ketua Konferensi Partai Republik, mengatakan, “Selama berbulan-bulan, Presiden Biden tidak bertindak terkait plafon utang, menolak untuk bernegosiasi dengan Ketua DPR McCarthy dan membahayakan ekonomi kita. Sekarang kurang dari sepuluh hari dari default, Joe Biden belum menawarkan atau menerima solusi masuk akal kita yang meningkatkan plafon utang dan mengatasi krisis utang kita. Partai Republik di DPR tetap menjadi satu-satunya yang telah mengesahkan undang-undang untuk secara bertanggung jawab menaikkan plafon utang kita dan mengendalikan pengeluaran yang sembrono untuk menyelamatkan negara kita demi generasi mendatang.”

Tom Emmer, anggota DPR AS dari Partai Republik

Tom Emmer, anggota paling senior dari Partai Republik, menambahkan, “Dan kita (punya) sembilan hari sampai tenggat default dari pemerintahan Biden. Dan satu hal tetap sangat jelas. Apa pun default yang mengancam Joe Biden adalah kesalahan Joe Biden. Selama lebih dari 100 hari, Ketua DPR McCarthy telah meminta Joe Biden dan Chuck Schumer untuk merundingkan rencana plafon utang yang bertanggung jawab. Apa yang dilakukan Biden sebagai gantinya? Dia memanipulasi rakyat Amerika dan kemudian melarikan diri ke Jepang.”

Peter Aguilar, ketua Kaukus Partai Demokrat di DPR AS memberikan komentarnya. “Partai Republik menciptakan tebing buatan ini. Mereka mengubah elemen negosiasi. Kami senang orang-orang berbicara. Tentu saja, itu lebih baik daripada alternatifnya. Tapi mereka masih disandera oleh bagian paling ekstrem dari konferensi mereka. Dan apa yang mereka minta, yang kami rasa tidak produktif, tidak mengarah pada kemajuan.”

Namun, hingga hari Senin belum dicapai kesepakatan, sementara Washington bergegas untuk mencapai kompromi anggaran dan menaikkan batas pinjaman negara pada waktunya untuk mencegah default federal yang berpotensi menghancurkan. Jika tidak dicapai kesepakatan, default bisa terjadi setelah minggu depan.

Meskipun tidak ada gerakan menuju kemungkinan kesepakatan, baik Presiden Biden maupun Ketua DPR McCarthy tampak optimistis selagi mereka menghadapi tenggat, paling cepat 1 Juni, ketika pemerintah bisa kehabisan uang tunai untuk membayar berbagai tagihan. [lt/ka]