Gerakan politik Birma yang dipimpin oleh pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, minta diadakannya sebuah pertemuan dengan pihak berwenang untuk membahas aturan pemerintah yang melarang organisasi itu menghentikan semua kegiatan politik.
Permintaan itu muncul hari Rabu – hanya beberapa jam setelah Kementerian Dalam Negeri memperingatkan pemenang Nobel itu lewat sebuah surat, bahwa Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi – yang dipaksa bubar oleh bekas junta militer Birma tahun lalu – telah melanggar aturan dengan tetap mempertahankan kantor-kantor partainya.
Sebuah tajuk dalam harian New Light of Myanmar yang dikontrol pemerintah memperingatkan Aung San Suu Kyi bahwa tur politiknya di negara itu dapat memicu kerusuhan dan kekacauan. Tetapi editorial harian itu tidak dengan tegas meminta Aung San Suu Kyi untuk tinggal di rumah.
Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Mark Toner mengatakan Amerika prihatin atas keselamatan Aung San Suu Kyi, dan mengatakan merupakan tanggungjawab pemerintah Birma untuk menjaga keamanannya. Mark Toner menyerukan pemerintah Birma untuk memastikan agar pemimpin pro-demokrasi itu dapat melakukan perjalanan, menyatakan pandangannya dan ikut aktif dalam berbagai kegiatan politik.
Senator Amerika John Mc Cain yang melawat ke Birma bulan lalu, menyebut peringatan pemerintah Birma sebagai “langkah mundur”. Ia mengatakan kepada VOA Siaran Bahasa Birma, pemerintah Birma akan mempertimbangkan lagi keputusannya itu dan Aung San Suu Kyi diperkenankan melakukan perjalanan dengan bebas di Birma. Ia juga mengatakan perkembangan terakhir “telah meningkatkan dengan nyata” keprihatinannya atas keamanan pribadi aktivis demokrasi itu.