Paus Fransiskus bersama dengan para pemimpin Kristen lainnya dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu 4/2), mendesak perbaikan upaya perlindungan dan kemajuan bagi perempuan di Sudan Selatan.
Di negara tersebut praktik pemerkosaan menjadi senjata perang, pengantin anak adalah hal yang biasa, dan kebanyakan anak perempuan tidak mengenyam pendidikan sekolah menengah.
Hak anak perempuan dan perempuan adalah tema yang ditampilkan pada hari terakhir kunjungan paus ke Sudan Selatan. Hari tersebut menjadi sebuah "ziarah perdamaian" bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Paus Fransiskus dan Uskup Agung Canterbury Justin Welby dan Moderator Gereja Skotlandia Iain Greenshields.
Paus Fransiskus bertemu dengan seorang gadis terlantar di "Freedom Hall" di Juba, Sudan Selatan, Sabtu, 4 Februari 2023. (Foto: AP)
"Tolong, lindungi, hormati, dan hargai setiap perempuan, setiap anak perempuan, perempuan muda, ibu dan nenek. Jika tidak, tidak akan ada masa depan," kata Paus dalam pertemuan ketiga pemimpin itu dengan para pengungsi akibat konflik.
"Para pria muda, Anda akan menghargai dan menghormati perempuan. Jangan pernah memperkosa, jangan pernah melakukan kekerasan, jangan pernah melakukan kekejaman, jangan pernah memperlakukan mereka seolah-olah mereka hanya untuk memuaskan hasrat," kata Welby.
"Kaum perempuan Sudan Selatan, saya tahu bahwa di atas kesedihan konflik dan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga Anda, banyak dari Anda hidup dengan trauma kekerasan seksual dan ketakutan sehari-hari akan penganiayaan di rumah Anda sendiri".
BACA JUGA: Aktivis Hak Perempuan Sudan Selatan Menang Penghargaan Amnesty International
Laporan PBB tentang Sudan Selatan yang dipublikasikan pada Maret 2022 mengutuk praktik kekerasan seksual yang terjadi secara meluas terhadap perempuan dan anak perempuan dalam konflik. PBB mengatakan hal itu "dipicu oleh impunitas sistemik".
Laporan itu mengatakan "pemerkosaan yang meluas dilakukan oleh semua kelompok bersenjata di seluruh negeri, sering kali menjadi bagian dari taktik militer yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemimpin militer."
Dalam acara itu, ketiga pemuka agama mendengar laporan dari anak-anak yang tinggal di kamp-kamp pengungsi. Koordinator masalah kemanusiaan PBB di Sudan Selatan, Sara Beysolow Nyanti, juga mengangkat masalah kekerasan seksual yang meluas terhadap perempuan dan anak perempuan.
BACA JUGA: Amnesty: Ratusan Wanita, Gadis Diperkosa di Tigray Ethiopia
Bank Dunia mengatakan Sudan Selatan merupakan negara yang mencatatkan angka kematian ibu tertinggi di dunia. Negara tersebut juga menghadapi tragedi kemiskinan serta kelaparan merajalela yang merata. Dua pertiga populasi Sudan Selatan membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat konflik serta bencana banjir selama tiga tahun.
Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan pada 2011, tetapi terjerumus ke dalam perang saudara pada 2013 dengan kelompok etnis saling serang. Terlepas dari kesepakatan damai 2018 antara dua pihak yang berseteru itu, pertarungan antaretnis terus menewaskan dan menggusur sejumlah besar warga sipil. [ah/ft]
