Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Irak (UNAMI) memperingatkan hari Minggu (10/11) tentang perlunya hasil yang tepat waktu dan nyata dalam tanggapan pemerintah terhadap protes yang dimulai pada awal Oktober, dan menawarkan peta jalan untuk mengatasi beberapa tuntutan demonstran.
Kantor PBB itu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa dalam waktu seminggu pemerintah hendaknya membebaskan semua pengunjuk rasa yang telah ditahan sejak 1 Oktober dan mempercepat upaya untuk mengidentifikasi dan menuntut mereka yang bertanggung jawab telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa.
Dikatakan harus ada seruan publik bagi mereka yang ada di kawasan itu dan di tempat-tempat lain di dunia yang memiliki pengaruh terhadap Irak agar menghormati kedaulatan negara itu dan tidak mengganggu urusan dalam negerinya.
UNAMI juga menyerukan finalisasi kerangka kerja untuk reformasi pemilihan umum dan untuk tindakan anti-korupsi oleh para pemimpin politik negara itu dalam dua minggu ke depan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam waktu tiga bulan, komite peninjauan konstitusi harus melanjutkan pekerjaannya dalam pembahasan tentang kemungkinan perlunya amendemen.
Amerika Serikat mendukung proposal PBB tersebut. Sebuah pernyataan Gedung Putih, Minggu malam (10/11) menyatakan keprihatinan serius karena terjadinya serangan atas para demonstran dan pemblokiran jaringan internet.
“Kendati menghadapi kekerasan dan tidak punya akses internet, rakyat Irak telah menyatakan tuntutan mereka, minta diadakannya pemilu dan pembaharuan sistem pemilu,” kata juru bicara Gedung Putih.
Komisi Hak Asasi Manusia Irak mengatakan sedikitnya 319 orang telah terbunuh sejak protes dimulai. [lt/ab]