Timur Tengah

PBB: Kelompok Berselisih di Irak Harus Perlakukan Manusiawi Orang yang Menyerah

  • Lisa Schlein

Para sukarelawan Iran dalam menentang aksi militan Islamis di Irak utara, naik truk ketika mereka meninggalkan pusat perekrutan di Baghdad, 13/6/2014.

Kepala HAM PBB Navi Pillay menyatakan terkejut atas memburuknya situasi di Irak secara dramatis, mengutip laporan tentang eksekusi dan pembunuhan tentara-tentara Irak serta warga sipil.
JENEWA — 

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay memberitahu pihak-pihak yang terlibat konflik bahwa mereka terikat hukum internasional untuk memperlakukan secara manusiawi anggota tentara yang menyerah. Ia memperingatkan bahwa pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan merupakan kejahatan perang.

Kepala HAM PBB mengeluarkan peringatan ini di tengah laporan tentang eksekusi dan pembunuhan oleh pasukan yang bersekutu dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Juru bicaranya, Rupert Colville, mengatakan Pillay juga mendesak pihak yang berperang untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kebutuhan pokok penduduk sipil.

“Jumlah korban sipil belum diketahui, namun laporan yang diterima oleh UNAMI, Misi PBB di Irak saat ini menunjukkan jumlah orang yang tewas dalam beberapa hari terakhir mungkin ratusan, dan jumlah cedera dilaporkan mendekati seribu orang. Kami menerima laporan tentang eksekusi tentara Irak dalam perebutan kota Mosul, dan 17 warga sipil di sebuah jalan di Mosul tanggal 11 Juni,” kata Rupert Colville.

PBB melaporkan kira-kira satu-setengah juta orang meninggalkan rumah mereka sejak militan ISIS menyerbu kota-kota besar dan beberapa kota awal pekan ini. Sebelum peristiwa ini, UNAMI melaporkan aksi teror dan kekerasan terus meningkat yang mengakibatkan jumlah besar warga sipil tewas.

Angka-angka terbaru yang dirilis oleh UNAMI menunjukkan hampir 800 warga Irak tewas dan 1.400 lebih cedera akibat aksi teroris dan kekerasan antara tanggal 1 Januari dan 30 Mei.

Colville mengatakan ISIS sedang memburu siapapun yang terkait dengan pemerintah Irak.

“ISIS tampaknya menarget tertentu yang berhubungan dengan pemerintah, instansi pemerintah, warga sipil yang bekerja dengan polisi, dan lain-lain, dan itu sangat mengkhawatirkan. Jelas prihatin bahwa pos-pos pemeriksaan ISIS yang kini ada di seluruh tempat tampaknya digunakan untuk memburu dan mengidentifikasi orang-orang yang terkait dengan pemerintah dalam cara apapun,” papar Colville.

Colville mengatakan juga ada laporan tentang pelanggaran tentara Irak terhadap warga sipil. Ia mengatakan laporan lain menunjukkan tentara Irak mengusir para warga sipil yang tiba di pos-pos pemeriksaan, mencegah mereka melarikan diri dari kota untuk mencari daerah yang lebih aman.