Di tengah perselisihan yang belum terselesaikan dengan otoritas Taliban terkait hak perempuan untuk bekerja, memperoleh pendidikan dan penurunan dana dari para donor, PBB telah mengurangi permintaan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan lebih dari $1 miliar. Kondisi tersebut memaksa lembaga-lembaga bantuan untuk berhenti memberikan bantuan penting kepada jutaan orang di negara tersebut.
Pada bulan Maret lalu, dengan terlambat PBB meluncurkan Rencana Tanggap Kemanusiaan, atau HRP, untuk Afghanistan, di mana pihaknya meminta dana sebesar $4,6 miliar dari para donor untuk membantu lebih dari 23 juta warga Afghanistan yang paling rentan pada tahun ini. Peluncuran himbauan bantuan itu ditunda selama dua bulan menyusul pengumuman Taliban pada Desember yang melarang perempuan Afghanistan bekerja di badan-badan PBB.
Perempuan di Afghanistan dilarang memperoleh pendidikan dan bekerja oleh Taliban untuk waktu yang tidak ditentukan karena "pertimbangan agama dan budaya," kata para pejabat Taliban.
Beberapa lembaga bantuan menangguhkan operasi mereka sebagai tanggapan atas larangan perempuan bekerja ketika para donor memperingatkan akan ada konsekuensi bagi rezim Taliban.
Tinjauan HRP tengah tahun itu telah menyebabkan pengurangan yang signifikan dalam pendanaan yang dibutuhkan dan jumlah penerima yang akan mendapatkan bantuan.
“HRP yang direvisi bertujuan untuk menjangkau 20 juta orang melalui bantuan multisektoral antara Juni dan Desember 2023, membutuhkan dana baru sebesar $2,26 miliar,” kata PBB pekan lalu.
Konsekuensinya, permohonan dana yang direvisi sekarang hanya berjumlah lebih dari $3,2 miliar, termasuk $942 juta (dengan $850 juta berasal dari sisa dari tahun lalu) yang telah dikeluarkan untuk membantu 17,3 juta orang antara Januari hingga Mei tahun ini.
"Hanya sedikit dari permohonan dana yang diajukan telah dipenuhi, sehingga itu menjadi alasan dana program tersebut harus dikurangi," ujar Richard Hoffman, direktur ACBAR, sebuah platform koordinasi untuk organisasi nonpemerintah di Afghanistan, kepada VOA.
Sejumlah larangan yang diberlakukan Taliban telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Afghanistan dan "kewajiban dalam menanggapi konsekuensi yang muncul terletak pada kepemimpinan Taliban sendiri," ungkap Human Rights Watch pada Selasa (20/6). [my/jm/rs]