Pejabat tinggi urusan HAM PBB pada Selasa (13/8), menyatakan keprihatinannya atas penahanan sewenang-wenang dan “penggunaan kekuatan yang tidak proporsional” di Venezuela, ketika pasukan keamanan melakukan tindakan keras menyusul pemilihan presiden yang dipenuhi dengan sengketa di negara tersebut.
Pasukan yang setia kepada Presiden Nicolás Maduro, telah menangkap lebih dari 2.000 orang karena melakukan demonstrasi yang menentangnya, atau meragukan klaimnya, bahwa ia memenangkan masa jabatan ketiga dalam pemilu pada 28 Juli lalu, meskipun ada bukti kuat bahwa ia kalah dengan selisih lebih dari dua banding satu.
“Sangat meresahkan bahwa begitu banyak orang ditahan, dituduh atau didakwa melakukan hasutan kebencian atau berdasarkan undang-undang kontraterorisme,” kata juru bicara kantor urusan HAM PBB, Ravina Shamdasani yang membacakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisaris Tinggi Urusan HAM PBB, Volker Türk.
“Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk membatasi secara berlebihan hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai.”
BACA JUGA: Kandidat Oposisi Venezuela Tidak Pedulikan Panggilan Mahkamah AgungKomentar Türk muncul ketika oposisi Venezuela bersiap melakukan demonstrasi pada Sabtu (17/8), yang diharapkan akan meningkatkan tekanan pada Maduro untuk mengakui kekalahan dan merundingkan transisi politik.
Kantor urusan HAM PBB mengatakan bahwa dalam sebagian besar kasus yang telah didokumentasikan, para tahanan tidak diizinkan untuk menunjuk pengacara pilihan mereka atau melakukan kontak dengan keluarga mereka.
“Beberapa dari kasus ini bisa dianggap sebagai penghilangan paksa,” katanya.
Türk menyerukan “pembebasan segera semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang, dan jaminan peradilan yang adil bagi semua tahanan.” Dia menambahkan bahwa “penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat penegak hukum dan serangan terhadap demonstran oleh individu bersenjata yang mendukung pemerintah, yang beberapa di antaranya mengakibatkan kematian, tidak boleh terulang kembali.”
Türk juga mencatat ada laporan kekerasan terhadap para pejabat publik dan gedung-gedung publik yang dilakukan oleh beberapa demonstran dan mengatakan bahwa kekerasan bukanlah jawabannya.
Pada Senin, jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengatakan mereka “secara aktif memantau” situasi di Venezuela. [ab/ns]