PBB Serukan Iran untuk Beri Akses ke Lokasi Nuklir

Ilustrasi reaktor nuklir air di Arak, Iran 23 Desember 2019. (Foto: Kantor Berita Asia Barat via Reuters)

Badan Energi Atom Internasional IAEA hari Jumat (19/6) meloloskan resolusi yang mendorong Iran untuk memberikan akses pada suatu tim guna memeriksa dua lokasi, yang diyakini telah digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan nuklir yang tidak diberitahukan sebelumnya.

Resolusi itu diadopsi dalam sidang IAEA di PBB.

Iran selama berbulan-bulan tidak mengixinkan akses ke kedua lokasi itu, memicu meningkatnya ketegangan diplomatik.

Inggris, Perancis dan Jermah mengusulkan resolusi, yang kemudian didukung Amerika.

BACA JUGA: Inggris, Perancis, Jerman Bahas Nuklir Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan hari Jumat mengatakan “penolakan Iran untuk memberikan akses pada tim inspeksi IAEA dan penolakan untuk bekerjasama dengan penyelidikan IAEA sangat meresahkan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang apa yang sedang disembunyikan Iran.”

Utusan Khusus Amerika untuk Iran Brian Hook, dalam pembicaraan melalui telpon dengan wartawan hari Jumat, mengatakan “jika Iran benar-benar tidak menyembunyikan apapun sebagaimana yang diklaimnya, maka seharusnya tidak ada masalah untuk memberi akses penuh pada tim inspeksi IAEA.”

Resolusi IAEA “menyerukan kepada Iran untuk bekerjasama penuh dengan badan itu dan memenuhi permintaan badan tersebut tanpa penundaan lebih jauh, termasuk dengan menyediakan akses langsung ke lokasi yang telah disebut secara spesifik oleh badan itu.”

BACA JUGA: Uni Eropa, AS Berselisih soal Embargo terkait Pembatasan Nuklir Iran

Resolusi yang ditentang Rusia dan China itu memberi tekanan lebih besar pada Iran untuk tidak lagi memblokir akses ke lokasi tersebut.

Duta Besar Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, mencuit di Twitter bahwa resolusi itu “kontra-produktif.”

Kementerian Luar Negeri Iran juga mengecam resolusi itu, dengan mengatakan negara itu telah bekerjasama dengan IAEA. Juru bicara kementerian itu, Abbas Mousavi, dalam pernyataan hari Jumat mengatakan, resolusi itu “merupakan langkah yang benar-benar tidak konstruktif dan mengecewakan.”

BACA JUGA: Tak Pedulikan Sanksi AS, Iran akan Lanjutkan Program Nuklir

Iran menegaskan bahwa IAEA tidak memiliki wewenang yang sah untuk memeriksa lokasi-lokasi di mana diyakini berlangsung sejumlah aktifitas, sebelum Iran menyetujui perjanjian nuklir dengan enam negara adi daya pada tahun 2015 lalu.

Amerika pada tahun 2018 telah menarik diri dari perjanjian nuklir itu.

Negara lain yang ikut menandatangani perjanjian nuklir itu adalah Inggris, China, Perancis, Jerman dan Rusia –yang telah berupaya keras mempertahankan perjanjian tersebut. [em/pp]