Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk mendesak negara-negara berpengaruh di Afrika agar mendorong pihak-pihak yang berperang di Sudan untuk mengakhiri pertempuran yang dimulai bulan lalu.
Berbicara pada sidang darurat Dewan HAM PBB di Jenewa, Turk mengatakan konflik itu telah mendorong “negara yang sangat menderita ini ke dalam bencana.”
“Saya mengutuk penggunaan kekerasan oleh individu-individu yang tidak menghargai nyawa dan hak-hak fundamental jutaan rekan senegaranya sendiri,” kata Turk.
Pertempuran di ibu kota Sudan memburuk pada Rabu. Para saksi mata melaporkan serangan udara, granat berpendorong roket dan tembakan senjata api di beberapa lingkungan permukiman.
Orang-orang yang menyeberang dari Sudan terlihat di sebuah kamp pengungsi di Renk County, Sudan Selatan, Rabu 3 Mei 2023. (Foto: via AFP)
Militer Sudan, yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, menghantam target-target di Khartoum dan dua kota kembarnya, Omdurman dan Bahri. Militer berusaha mengusir pasukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, yang telah mendesak jauh ke dalam daerah-daerah permukiman yang mereka kuasai sejak pertempuran dimulai pertengahan April.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, konflik telah menewaskan lebih dari 600 orang dan melukai lebih dari 5.000 lainnya.
Delegasi dari militer dan RSF telah bertemu di Arab Saudi selama hampir sepekan. Seorang diplomat Barat yang mengetahui pembicaraan itu mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa para mediator berfokus pada kesepakatan gencatan senjata dan akses kemanusiaan.
BACA JUGA: Korban Tewas Akibat Perang di Sudan Sudah Lampaui 600 OrangWakil Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland mengatakan para perunding AS merasa “optimistis dengan hati-hati” mengenai kedua poin tersebut.
Kedua jenderal itu adalah mantan sekutu yang bersama-sama mengatur kudeta militer Oktober 2021 yang menggagalkan transisi ke pemerintahan sipil setelah disingkirkannya pemimpin lama Omar al-Bashir pada 2019.
Ketegangan antara kedua jenderal itu membesar terkait perselisihan pendapat mengenai bagaimana cara RSF diintegrasikan ke militer dan siapa yang seharusnya mengawasi proses tersebut. Restrukturisasi militer merupakan bagian dari upaya memulihkan negara itu ke pemerintahan sipil dan mengakhiri krisis politik yang dipicu oleh kudeta militer 2021. [uh/lt]