13 Pejabat Myanmar Terlibat Kekejian Terhadap Muslim-Rohingya

Pengungsi Rohingya tiba di Sungai Naf, bagian wilayah Bangladesh, setelah menyeberangi perbatasan dari Myanmar, di Palang Khali, Bangladesh, 16 Oktober 2017.

Amnesti Internasional mengatakan pihaknya memiliki bukti kredibel yang menunjukkan keterlibatan 13 pejabat Myanmar, termasuk panglima militer, dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Muslim-Rohingya yang dimulai Agustus 2017 lalu.

Panglima Angkatan Bersenjata Jendral Senior Min Aung Hlaing, dan delapan pejabat senior lain, bersama seorang pejabat yunior dan tiga personel Polisi Penjaga Perbatasan, disebut dalam laporan setebal 200 halaman yang disampaikan Amnesti Internasional, Senin (25/6/2018).

“Jangan salah, kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang kami sampaikan ini adalah tentang pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan, tindakan membuat seseorang kelaparan, penggunaan ranjau darat, dan pembakaran besar-besaran dan terarah terhadap desa-desa,” ujar Direktur Tanggapan Krisis Amnesti Internasional Tirana Hassan ketika meluncurkan laporan itu, Senin. “Ini adalah kejahatan-kejahatan yang demikian serius sehingga seharusnya dirujuk ke Mahkamah Kriminal Internasional.”

Lebih dari 700 ribu warga Muslim-Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine, di Myanmar utara, sejak 25 Agustus 2017 akibat tindakan pembalasan militer Myanmar pasca serangan militan Rohingya terhadap personel militer. PBB mengatakan pembalasan militer Myanmar itu terorganisir, sistematis dan terkoordinasi, yang merupakan “contoh nyata” pembersihan etnis.

Warga Muslim-Rohingya yang melarikan diri telah menyampaikan pengakuan yang mengerikan tentang pembakaran desa mereka di negara bagian Rakhine oleh pihak militer, pemerkosaan, pembunuhan, penjarahan dan pemasangan ranjau darat supaya warga tidak kembali ke rumah mereka lagi.

Tim peneliti Amnesti Internasional melakukan lebih dari 400 wawancara, termasuk dengan warga Rohingya di Rakhine bagian tengah dan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Mereka juga mengumpulkan kesaksian para korban dan saksi mata, dan menganalisa foto-foto satelit dan dokumen-dokumen rahasia.

Upaya VOA untuk meminta pernyataan Duta Besar Myanmar Untuk PBB tentang laporan Amnesti Internasional ini masih belum membuahkan hasil. [em/al]