Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan akan menyatukan data vaksinasi Covid-19 ke dalam sistem satu data. Pembuatan sistem ini melibatkan PT Telkom dan PT Biofarma. Erick menjamin kerahasiaan data penerima vaksin Corona, baik penerima vaksin bantuan pemerintah maupun vaksin mandiri.
"Karena memang yang namanya data-data pribadi, tidak bisa menjadi domain publik atau milik sebuah perusahaan. Tentu ini kerahasiaannya kita jaga dari awal," jelas Erick Thohir dalam diskusi daring, Selasa (24/11/2020).
Erick menjelaskan pemerintah terbuka dengan masukan dari masyarakat terkait dengan sistem satu data ini. Ia menegaskan pemerintah juga akan transparan dalam pengelolaan data vaksinasi Corona.
Tangkapan layar Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan keterangan soal sistem satu data vaksinasi Covid-19 secara daring, Selasa, 24 November 2020. (Foto :VOA/Sasmito)
Menurut Erick, vaksin Corona ini nantinya akan digunakan kepada warga dengan rentang usia 18-59 tahun. Utamanya mereka yang berada di garda terdepan dalam penanganan Corona seperti pekerja medis, relawan, TNI dan Polri. Pemerintah juga akan bertemu dengan kepala daerah dalam waktu dekat untuk membahas rencana prioritas pembagian vaksin Corona.
"Distribusi kita juga melibatkan swasta. Dalam vaksinasi nanti kita melibatkan rumah sakit dan klinik swasta. Kita libatkan semua karena hari ini kita bergotong royong," tambah Erick.
Integrasi Data
Sementara Direktur Digital Business PT Telkom Muhammad Fajrin Rasyid mengatakan sistem satu data ini akan mengintegrasikan data dari kementerian lembaga. Antara lain BPJS, Kementerian Kesehatan, Dukcapil Kemendagri, TNI-Polri dan gudang logistik.
Sistem informasi ini dapat digunakan untuk validasi calon penerima vaksin. Sebab, diperkirakan ada ratusan juta orang yang membutuhkan vaksin Corona. Selain itu, sistem ini juga dapat memetakan pasokan, distribusi dan kebutuhan vaksin di masyarakat. Termasuk untuk memberikan laporan hasil vaksinasi sebagai kontrol harian.
Your browser doesn’t support HTML5
Pemerintah Akan Satukan dan Jamin Kerahasiaan Data Vaksinasi Corona
"Di dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) juga ada unsur TNI-Polri. Nantinya akan diminta bantuan untuk proses di lapangan juga. Sehingga sistem informasi ini memudahkan," jelas Muhammad Fajrin Rasyid.
Bagi warga yang tidak memiliki ponsel, kata Fajrin, pendataan dan proses vaksinasi lainnya akan dibantu TNI-Polri. Kendati demikian, Fajrin mengaku masih menunggu detail teknis mekanisme vaksinasi dari Kementerian Kesehatan untuk penyempurnaan sistem data informasi ini.
LaporCovid-19 Ragukan Keterbukaan Data Pemerintah
Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana. (Foto: Irma H)
Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana meragukan pemerintah akan terbuka dalam sistem satu data informasi vaksinasi Corona. Menurutnya, hal ini berkaca kepada data penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah selama ini.
Sebagai contoh data kematian akibat Corona yang dihimpun oleh LaporCovid-19 sudah mencapai 34.658 orang per 22 November 2020. Sedangkan data yang dihimpun pemerintah sebanyak 16.111 orang per 24 November 2020.
"Saya ingin mengapresiasi sebenarnya. Upaya pemerintah untuk memiliki sistem data terpadu tentang vaksin Covid-19. Tapi tentu saja saya skeptis dengan apa yang nanti akan disampaikan di satu data itu," jelas Irma kepada VOA, Selasa (24/11/2020) malam.
Irma menambahkan data yang dihimpun LaporCovid-19 berasal dari data resmi yang dikeluarkan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Data tersebut kemudian direkap setiap hari dan ditampilkan di website mereka. Namun, data hasil rekapan mereka berbeda jauh dengan data yang dikeluarkan pemerintah pusat. [sm/em]