Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait membengkaknya anggaran upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Kenaikan anggaran ini disebabkan penyelenggaran upacara di dua tempat yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan Jakarta.
Jokowi menegaskan bahwa kenaikan anggaran tersebut merupakan suatu hal yang wajar saja.
“Ya namanya dulu hanya di satu tempat, ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat, tapi kan bukan lompatan yang anu (tinggi). Saya kira itu biasa, dan wajar dan juga anggarannya di Kementerian Setneg,” ungkap Jokowi.
Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui bahwa memang ada kenaikan anggaran karena penyelenggaraan upacara kali ini berada di dua tempat. Tanpa merinci lebih lanjut, Pratikno mengklaim bahwa kenaikan anggaran tidak naik secara signifikan.
“Upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya tentu lebih besar daripada sebelumnya tetapi tidak signifikan. Gak hafal saya (kenaikan anggaran),” jawabnya singkat.
Pratikno juga membantah kabar yang beredar bahwa pemerintah akan menyewa mobil mewah sejenis alphard untuk mengangkut tamu-tamu penting di IKN nanti. Menurutnya, pemerintah akan menggunakan transportasi jenis bus saja.
“Karena keterbatasan infrastruktur di sana kita harus menyediakan banyak bus. Itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat, aparat di Kaltim, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda, Pangdam, bersama-sama berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi,” jelas Pratikno.
BACA JUGA: Bertolak ke Kaltim, Jokowi Mulai Berkantor di IKN?Pada Sabtu, (10/8), pemerintah melakukan kirab bendera duplikat Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang diarak dari Monumen Nasional (Monas) menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara kirab ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Peringatan HUT ke-79Kemerdekaan Republik Indonesia.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menjelaskan bahwa kirab ini melibatkan banyak elemen masyarakat dan institusi, yang mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong bangsa Indonesia.
Kirab ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan diawali dengan penyerahan duplikat bendera Merah Putih dan teks proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden kepada Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila.
Acara kirab juga melibatkan sekitar 180 Abang-None dari DKI Jakarta, 122 Purna Paskibraka Provinsi DKI Jakarta, serta siswa-siswi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), politeknik, dan pamong praja.
"Yang menarik dari kirab kali ini adalah rutenya. Biasanya, rute kirab hanya dari Monas ke Istana Merdeka, tetapi kali ini kita menciptakan sejarah dengan menyelenggarakan kirab dari Monumen Nasional menuju ke Ibu Kota Nusantara," ungkap Yusuf.
Setelah perjalanan darat di Jakarta, bendera dan teks proklamasi diterbangkan menuju Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan pesawat Boeing TNI AU. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera dan teks proklamasi akan dibawa ke Istana Negara di IKN.
Istana kepresidenan yang sedang dibangun dan akan menjadi tuan rumah perayaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024, terlihat di ibu kota Kepulauan Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (10/8).
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyayangkan anggaran yang membengkak karena upacara HUT RI ke-79 kali ini diadakan di dua tempat. Menurutnya, dengan keadaan ekonomi masyarakat yang belum begitu pulih, sebaiknya dilakukan penghematan anggaran dengan mengadakan upacara di satu tempat yakni Jakarta.
“Saran saya untuk legacy yang baik, diselenggarakan saja di Jakarta. Efisien anggaran, karena ada informasi yang membingungkan antara Setneg, KSP seolah-olah bahwa pelaksanaan (upacara 17 Agustus) wajar saja dengan anggaran yang besar. Itu, malah nanti menimbulkan ketidakpercayaan publik karena publik tahu bahwa itu pemborosan anggaran. Toh mereka tidak menjelaskan berapa anggaran, dan tidak menjelaskan perencanaan dari awal,” ungkap Trubus ketika berbincang dengan VOA.
Menurutnya, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan penyelewengan anggaran atau korupsi. Selain itu, beredar kabar bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar Kalimantan Timur justru tidak boleh menonton upacara tersebut secara langsung.
“Dan katanya masyarakat sekitar tidak boleh nonton secara langsung, terus untuk apa? Tidak ada urgensinya, buat apa? Kemerdekaan ini kan milik kita bersama, peringatan ini menandai heroiknya para pahlawan kita yang sudah berjuang. Jadi maksud saya 17 Agustus itu seharusnya publik harus ikut di dalamnya. Kalau diselenggarakan di IKN, sudah biayanya (membengkak) infrastrukturnya belum ada, malah bikin malu Indonesia di mata internasional,” jelasnya.
Selain itu, karena aturan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN belum ditandatangani, seharusnya Jokowi berpikir realistis dengan menyelenggarakan upacara di Jakarta saja, karena IKN pun belum resmi dinyatakan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia.
“Aturan turunan dari UU IKN juga belum ditandatangani, karena melihat perkembangan di sana. Bahkan ada dua wacana yang berkembang di publik. Kelihatannya kepemimpinan Pak Prabowo tidak terlalu berambisi untuk melanjutkan, jadi potensi mangkraknya publik juga menganggapnya tinggi,” pungkasnya. [gi/jm]