Parlemen Australia, Selasa (8/12), memberi pemerintah federal kewenangan untuk membatalkan kesepakatan yang dibuat pemerintah di tingkat yang lebih rendah dengan negara asing jika memang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh negara bagian terpadat kedua di Australia, Victoria, dengan China termasuk di antara 135 kesepakatan dengan 30 negara yang menurut pemerintah Australia perlu ditinjau ulang.
Perjanjian yang merupakan bagian dari proyek ambisius Beijing yang disebut Prakrasa Sabuk dan Jalan itu tadinya direncanakan untuk membangun infrastruktur terkait perdagangan antara kedua negara.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kanan) bersama Menteri Keuangan Josh Frydenberd memberikan keterangan pers di Gedung Parlemen Australia di Canberra, 22 Maret 2020. (Foto: AFP)
“Kami tidak setuju dengan perjanjian itu sejak awal, dan hingga kini masih tidak setuju dengan itu. Tidak diragukan lagi keputusan tentang itu akan dibuat pada waktunya," kata Menteri Keuangan Josh Frydenberg kepada wartawan, merujuk pada kesepakatan Victoria.
Undang-undang baru itu mengizinkan pemerintah federal untuk meninjau dan membatalkan kesepakatan negara bagian, teritori, dewan lokal, dan universitas negeri dengan negara lain.
Menteri Luar Negeri Marise Payne memiliki wewenang untuk mengevaluasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dengan negara asing untuk memastikan apakah mereka sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia.
Ketika undang-undang federal baru itu diusulkan Agustus lalu, Kementerian Luar Negeri China memperingatkan agar tidak mengganggu kesepakatan “kerja sama pragmatis yang berhasil'' dengan Victoria.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian. (Foto: dok)
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian, pada saat itu mengatakan di Beijing, “Australia seharusnya mempertimbangkan kerja sama Prakarsa Sabuk dan Jalan secara objektif dan masuk akal. Australia seharusnya tidak menciptakan hambatan yang merintangi kerjasama,''
Hubungan bilateral antara kedua negara memburuk sejak undang-undang itu diusulkan. China mengumumkan, Senin (7/12), telah menangguhkan kerjasama perdagangan dengan Meramist, eksportir daging di negara bagian Queensland tanpa memberikan alasan.
China bulan lalu menambahkan minuman anggur ke daftar barang-barang Australia yang dilarang atau dibatasi akses pasarnya di China.
Sebelumnya, China menghentikan atau mengurangi impor batu bara, jelai, makanan laut, gula, dan kayu Australia setelah Australia mendukung seruan untuk menyelidiki asal muasal pandemi, yang diduga berawal di China akhir tahun lalu. [ab/uh]