Indonesia

Pemerintah Kurang Cepat Antisipasi Persoalan Pangan

  • Iris Gera

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menilai pemerintah selalu lambat melakukan antisipasi terkait persoalan pangan sehingga harga-harga tidak stabil. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Sabtu (20/6). (VOA/Iris Gera)

Pengamat ekonomi Berly Martawardaya mengatakan setiap menghadapi hari-hari besar seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru pemerintah tidak mampu kendalikan harga-harga komoditas pangan karena selalu lambat melakukan langkah antisipasi.

Seharusnya pemerintah jangan hanya mengakui sulit mengendalikan harga komoditas pangan khususnya selama Ramadan dan menjelang hari-hari besar lainnya karena berbagai alasan, melainkan harus cepat melakukan langkah antisipasi.

Kepada VOA di Jakarta, Sabtu (20/6), pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menilai pemeritah sering menerapkan kebijakan setelah terjadi persoalan.

“Kuncinya antisipasi, jadi kita sudah tahu misalnya buat lebaran akan ada kenaikan khususnya beras, kemudian daging sapi, dua ini paling utama, satu bulan sebelumnya sudah ditingkatkan stoknya. Kebijakan harus juga bisa merespon, jadi jangan ketika sudah terjadi masalah baru ada kebijakan,” kata Berly.

Ia menambahkan, berbagai kebijakan terkait pangan tidak akan efektif tanpa disertai pengawasan langsung di lapangan.​

Your browser doesn’t support HTML5

Pemerintah Kurang Cepat Antisipasi Persoalan Pangan

Dalam diskusi, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan pemerintah sering tidak peduli dengan maraknya mafia serta persaingan tidak sehat antar pengusaha sektor pangan sehingga harga komoditas pangan sulit dikendalikan. Pemerintah ditambahkannya, juga harus berani untuk mulai melakukan desentralisasi sektor pangan sehingga kenaikan harga tidak terus menjadi persoalan nasional.

Sementara pengamat perbankan Dilan Batuparan berpendapat, sektor pebankan seharusnya juga membantu pergerakan ekonomi agar terus tumbuh. Ia menilai perbankan di dalam negeri saat ini tidak mengalami kesulitan likuiditas sehingga seharusnya mampu berperan aktif mendorong program-program pembangunan. Jika ekonomi bergerak positif ditambahkannya, sektor pangan yang merupakan sektor paling dekat dengan rakyat tidak akan terganggu.

“Permasalahannya sekarang bisa tidak likuiditas itu kita manfaatkan untuk mendorong kapasitas ekonomi kita, disalurkan ke usaha-usaha yang produktif. Kreatifitas bank untuk bisa menciptakan berbagai produk keuangan bisa diakses oleh masyarakat mulai dari yang korporasi sampai yang kecil sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Dilan.