Pemerintah di Libya timur, Selasa (23/3) menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) yang baru, seminggu setelah GNU secara resmi bertugas di ibu kota, Tripoli.
Penyerahan kekuasaan itu dilakukan di markas besar pemerintah Libya timur di Benghazi, kota terbesar kedua di Libya, di hadapan perdana menterinya, Abdullah Al-Thani.
Para menteri GNU tiba di Bandara Benina di Benghazi pada Selasa pagi, dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Hussein Al-Qatrani, dan mereka diterima oleh sejumlah pejabat Benghazi.
BACA JUGA: HRW: Libya Gagal Tuntut Pertanggungjawaban Para Penjahat PerangPengalihan kekuasaan ini dilakukan sejalan dengan peta jalan politik yang ditengahi PBB. Peta jalan yang disetujui oleh forum politik Libya yang dipilih PBB tahun lalu, menetapkan 24 Desember untuk pemilihan umum di negara kaya minyak itu.
Libya terjerumus dalam kekacauan ketika pemberontakan yang didukung NATO pada tahun 2011 menggulingkan penguasa lama Moammar Gaddafi, yang kemudian dibunuh.
Negara itu dalam beberapa tahun terakhir terpecah antara pemerintah saingan yang berbasis di timur dan barat, masing-masing didukung oleh kelompok bersenjata dan pemerintah asing. [my/lt]