Pemerintah Sipil Bayangan Myanmar Buka Perwakilan di Washington DC

Anggota Garda Nasional terlihat melalui pagar dalam batas aman yang mengelilingi lapangan US Capitol di Washington, DC pada 31 Januari 2021. (Foto: AFP)

Pemerintah Myanmar di pengasingan, yang dikenal sebagai “National Unity Government” atau “Pemerintah Persatuan Nasional” NUG, pada Jumat (18/11) bersiap membuka kantor perwakilan pertamanya di Washington DC guna menjangkau para pejabat Amerika, diplomat asing dan komunitas lokal.

Menteri Luar Negeri NUG Zin Mar Aung mengatakan pada VOA, kantor perwakilan ini bertujuan untuk mempromosikan komunikasi diantara pemerintah bayangan dan kepentingan-kepentingan berskala luas.

“Kami ini bekerja sama erat dan efektif dengan Amerika dan juga komunitas Burma (nama lain Myanmar.red) di Amerika,” ujar Mar Aung seraya menambahkan “tujuannya adalah untuk menjadi saluran diplomatik yang efektif.”

Ditambahkannya, NUG telah memiliki kantor perwakilan di beberapa negara lain, termasuk di Australia dan Korea Selatan.

BACA JUGA: Myanmar Bebaskan Hampir 6.000 Tahanan

NUG adalah pemerintah pararel yang dibentuk oleh pejabat-pejabat Myanmar yang telah digulingkan dan sejumlah pemimpin etnis yang menentang pemerintah militer negara itu dan mendukung gerakan perlawanan bersenjata yang melawan junta militer.

Penasehat senior di US Institute of Peace Priscilla Clapp mengatakan pembukaan kantor perwakilan di ibu kota Amerika “merupakan masalah besar,” dan menambahkan kantor itu tidak memiliki status resmi. “Ini bukan pengakuan resmi. Kami tidak bisa melakukan itu karena kami memiliki kedutaan di Rangoon,” ujar Clapp seraya menambahkan “jika kami mengakui pemerintah alternatif secara resmi, kami akan kehilangan kantor kedutaan kami itu di negara tersebut. Hubungan diplomatik sedianya dengan negara, bukan pemerintah. Kami memiliki kantor kedutaan di Rangoon, tetapi tidak pernah dapat bicara dengan pemerintah setempat atau SAC di Naypyidaw.”

Clapp, yang pernah menjabat sebagai Kepala Misi dan Kuasa Usaha Permanen Amerika di Myanmar pada tahun 1999-2002, mengatakan pemerintah Myanmar sebelumnya yang juga berada di pengasingan dan dikenal sebagai “Pemerintah Koalisi Nasional Persatuan Burma” NCGUB, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan pengaruh sebagaimana yang dimiliki NUG saat ini.

BACA JUGA: Myanmar Jadi Agenda Puncak KTT Asia Saat Isu Global Membayangi

“NCGUB tidak memiliki tekad dan dukungan yang populer sebagaimana yang dimiliki kelompok perlawanan ini. Ini sangat serius, maksud say aini adalah revolusi yang terjadi di negara ini dan belum pernah terjadi sebelumnya,” tambah Clapp.

Bulan September lalu NUG mengumumkan perlawanan bersenjata terhadap junta militer, yang didukung oleh beberapa kelompok etnis bersenjata. Sebuah laporan baru-baru ini oleh mantan pejabat PBB yang bertugas di dewan penasehat khusus Myanmar memperkirakan junta militer telah kehilangan kendali atas lebih dari separuh negara itu. [em/pp]