PM sementara Thailand Prayut Chan-o-cha menyerukan ketenangan pada Kamis (20/7) setelah upaya kandidat progresif yang populer untuk menggantikannya digagalkan oleh militer dan anggota parlemen prokerajaan.
Partai Pita Limjaroenrat memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan Mei, tetapi pada Rabu (19/7), keanggotaannya di parlemen ditangguhkan. Parlemen kemudian juga menolak melangsungkan pemungutan suara kedua yang memungkinkannya terpilih sebagai perdana menteri.
Sekitar 1.000 orang sempat menggelar protes pada Rabu (19/7) malam untuk mengungkapkan kemarahan mereka atas gagalnya upaya pemimpin liberal lulusan Harvard itu untuk meraih kekuasaan, sebelum bubar dengan damai.
Seorang pendukung Pemimpin Partai Maju Maju memegang lukisan Pita Limjaroenrat pada hari pemungutan suara kedua untuk perdana menteri baru, di parlemen di Bangkok, Thailand, 19 Juli 2023. (Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha)
Thailand tidak asing dengan kerusuhan politik, dan Prayut -- yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 -- "memahami" rasa frustrasi para pendukung Pita, kata kantornya.
Namun ia juga meminta publik untuk "memajukan Thailand secara demokratis berdampingan dengan kerajaan", kata juru bicara Rachada Dhnadirek.
“Pengungkapan pendapat dan aktivitas politik harus damai, tanpa kekerasan, dan tanpa merusak ekonomi, perdagangan, dan investasi.”
Partai Bergerak Maju (MFP) – partainya Pita -- mendapat dukungan tinggi dari kaum muda dan warga perkotaan Thailand yang frustrasi oleh hampir satu dekade pemerintahan yang didukung militer, tetapi kelompok-kelompok konservatif Thailand dengan keras menentang agendanya.
BACA JUGA: Pita: Tak Mungkin Jadi PM Setelah Keanggotaannya di Parlemen DitangguhkanPartai tersebut telah menolak untuk berkompromi pada janjinya untuk merevisi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat, yang memungkinkan pengkritik keluarga kerajaan dihukum penjara hingga 15 tahun.
Platform reformisnya juga menimbulkan ancaman bagi monopoli bisnis keluarga kerajaan yang memainkan peran besar dalam perekonomian Thailand.
Pita diskors dari parlemen oleh Mahkamah Konstitusi setelah lembaga itu memutuskan untuk memperkarakan lebih lanjut kasus yang dapat membuatnya didiskualifikasi sebagai anggota parlemen karena memiliki saham di sebuah media televisi.
Anggota parlemen dilarang memiliki saham di perusahaan media di bawah undang-undang Thailand, meskipun stasiun televisi tersebut sudah tidak mengudara sejak 2007. [ab/uh]