Pemerintah Waspadai Potensi Kenaikan Jumlah Kasus Akibat Omicron Siluman

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah tetap mewaspadai potensi lonjakan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh sub varian omicron BA 2, meskipun tren kasus corona di tanah air sudah menurun.

Berbagai pelonggaran pengetatan kegiatan masyarakat pun, akan selalu dievaluasi setiap minggu agar kebijakan tersebut tidak mendorong kenaikan jumlah kasus.

“Pemerintah juga kembali menginformasikan bahwa terjadi kenaikan kasus di beberapa negara di Eropa. Hal ini terjadi setelah negara tersebut kembali melonggarkan kebijakan prokes, dan adanya penyebaran sub varian omicron BA 2 yang baru. Atas dasar informasi tersebut, pemerintah tentunya ke depan akan mengambil kebijakan secara lebih berhati-hati. Penerapan protokol kesehatan terutama pemakaian masker harus terus masih kita lakukan,” ungkap Luhut, dalam telekonferensi pers usai Ratas Evaluasi PPKM, di Jakarta, Senin (14/3).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam telekonferensi pers usai Ratas Evaluasi PPKM, di Jakarta, Senin (15/3) mengungkapkan pemerintah waspadai potensi kenaikan kasus akibat sub varian Omicron BA.2 (VOA)

Luhut melaporkan, per 14 Maret jumlah kasus terkonfirmasi positif secara nasional sudah berada di bawah 10 ribu, dan jumlah kesembuhan tercatat berada di level 39 ribu. Tren penurunan kasus tersebut, ujarnya, ,sejalan dengan turunnya kasus dan angka keterisian tempat tidur bagi pasien COVID-19 atau bed occupancy ratio (BOR) secara signifikan di Jawa dan Bali. Meski begitu, Luhut mengakui bahwa angka kematian masih tinggi.

“Namun pemerintah memberikan perhatian lebih pada tingkat penurunan angka kematian yang berjalan masih cukup lambat, utamanya di wilayah Jawa Tengah. Penyebabnya masih sama dengan sebelumnya, yakni banyaknya pasien COVID-19 yang memiliki kumorbid dan belum melakukan vaksinasi lengkap. Untuk itu, sekali lagi saya mengingatkan bagi masyarakat yang memiliki kumorbid atau lansia untuk segera dirawat di rumah sakit jika positif COVID-19,” jelasnya.

Pemerintah Waspadai Potensi Kenaikan Jumlah Kasus Akibat Omicron Siluman

Luhut mengatakan, seiring dengan penghapusan kebijakan persyaratan tes antigen dan PCR bagi pelaku perjalanan domestik yang sudah divaksin dua dosis atau menerima booster, maka jumlah orang yang diperiksa pun akan semakin menurun. Maka dari itu, agar pemerintah tetap dapat mengidentifikasi kasus dan untuk menghindari potensi kenaikan kasus dengan cepat, Luhut mengimbau seluruh pemerintah daerah agar tetap menggencarkan testing dan tracing di wilayahnya masing-masing.

Sub Varian Omicron BA.2 Mendominasi di Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa saat ini sub varian omicron BA 2 sudah terdeteksi dan cukup mendominasi di tanah air.

“Subvarian ini juga sudah ada di Indonesia, dan hasil genome sequencing yang terakhir dalam dua bulan lebih kita sudah melakukan 8.032 genome sequencing. Di akhir-akhir memang porsi BA 2 ini sudah dominan di Indonesia. Alhamdulilah kita tidak melihat dan mudah-mudahan tidak akan melihat adanya kenaikan kembali dari jumlah kasus,” ungkap Budi.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan sub varian Omicron BA.2 sudah mendominasi di Indonesia, namun belum terjadi kenaikan kasus. (VOA)

Ia menjelaskan, varian tersebut telah menyebabkan kenaikan kasus yang sangat tinggi di Hong Kong, Korea Selatan dan Inggris. Kenaikan kasus di Hong Kong, katanya, juga dibarengi dengan peningkatan kematian yang juga tinggi.

“Khusus untuk Hong Kong kenapa terjadi peningkatan kematian yang tinggi, sudah kami amati disebabkan karena vaksinasi lansia dua dosis masih sangat rendah yaitu sekitar 26 persen, dan hampir seluruh kematian yang terjadi di Hong Kong yang memenuhi rumah sakit dan kita lihat di media itu terjadi di kalangan lansia,” jelasnya.

Maka dari itu, katanya, pemerintah pun akan terus menggenjot cakupan vaksinasi dua dosis dan booster terutama untuk kelompok rawan seperti lansia dan mereka yang mempunyai kumorbid. Ia mengungkapkan, yang meninggal sejauh ini umumnya adalah lansia yang belum mendapatkan vaksinasi dua dosis dan orang yang mempunyai kumorbid.

“Bagaimana caranya kita bisa mengurangi orang yang masuk ke RS dan orang yang meninggal, dengan memastikan percepatan vaksinasi khususnya untuk lansia, karena sudah terbukti mereka adalah orang-orang yang sangat rawan untuk masuk ke rumah sakit dan untuk meninggal. Kita harus membantu meyakinkan mereka agar bisa divaksin minimal dua dosis, idealnya malah tiga dosis,” jelasnya.

Mitigasi dan Penguatan

Ahli Epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengungkapkan adanya ledakan kasus di beberapa negara seperti Hong Kong dan China terjadi karena pelonggaran pengetatan kegiatan masyarakat di masing-masing negara tidak terkendali, terlalu terburu-buru dan tidak disertai mitigasi dan penguatan di aspek pengendalian pandemi yang lain. Maka dari itu, Indonesia harus belajar dari pengalaman tersebut.

“Oleh karena itu adanya pelonggaran di Indonesia seperti (tidak ada) karantina, it’s OK, boleh, tapi kuatkan. Di Bali misalnya cakupan vaksinasi booster harus dikejar 50 persen setidaknya terutama di kelompok yang beresiko tinggi,” ungkapnya kepada VOA.

Menurutnya, tingkat penyebaran kasus dan kematian sangat ditentukan oleh cakupan imunitas di masing-masing wilayah atau negara. Oleh karena itu, Dicky mengimbau kepada pemerintah harus segera mengakselerasi cakupan dua dosis vaksinasi dan booster terutama untuk kelompok rawan, apalagi menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

“Masalahnya BA 2 memiliki potensi jauh lebih cepat menyebar dan menginfeksi, bahkan empat kali dibandingkan delta, kemudian jumlah virusnya 10 kali lebih banyak dari BA1 sehingga kesakitan dan kematian lebih banyak dari BA1,” tuturnya.

Evaluasi Uji Coba Peniadaan Karantina PPLN di Bali

Dalam kesempatan ini Luhut juga menyampaikan evaluasi kebijakaan peniadaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di Bali yang sudah berlangsung satu pekan. Sejauh ini, ujar Luhut, penerapan kebijakan tersebut berjalan dengan lancar dan positivity rate cenderung rendah.

“Dalam satu minggu terakhir wisman yang datang ke Bali meningkat sangat pesat , namun dengan positivity rate PPLN yang rendah yakni di bawah satu persen saja. Namun kami akan melakukan evaluasi selama satu minggu ke depan sebelum kebijakan ini dapat kita terapkan di seluruh Indonesia,” jelas Luhut.

Selain itu, kebijakan penerapan visa on arrival juga mendorong peningkatan wisatawan mancanegara yang masuk ke tanah air. Pemerintah pun, ujarnya, akan memperluas penerapan visa on arrival tersebut kepada sejumlah negara.

“Sejak dibukanya visa on arrival pada 7 Maret lalu dapat diinformasikan bahwa total kedatangan PPLN dengan visa on arrival sebanyak 449 tax dari total PBNP sebesar Rp224 juta. Berdasarkan hal tersebut pemerintah akan memperluas penggunaan visa on arrival, dengan target negara-negara yang memiliki potensi wisata yang besar, dan juga negara-negara G20. Selain itu pemerintah juga menerapkan visa on arrival di beberapa bandara lainnya seperti Jakarta dan Surabaya,” pungkasnya. [gi/ab]