Para pemimpin di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak penerapan cetak biru yang baru diadopsi untuk mengatasi berbagai tantangan global. Seruan tersebut disampaikan pada hari Senin (23/9), hari kedua dan terakhir dari KTT Masa Depan.
“Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. “Kita harus mendorong reformasi yang benar dan nyata – reformasi yang mendengarkan suara negara-negara berkembang dan menanggapi keprihatinan mereka.”
Ia menekankan bahwa KTT Pakta Masa Depan tersebut tidak boleh menjadi “seperangkat janji kosong tanpa hasil nyata di lapangan.”
“Keberhasilan umat manusia terletak pada kekuatan kolektif kita, bukan di medan perang,” kata Perdana Menteri India Narendra Modi. “Dan untuk perdamaian dan pembangunan global, reformasi di lembaga-lembaga global sangat penting. Reformasi adalah kunci relevansi.”
Pakta tersebut mencakup kerangka kerja untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, kerja sama digital, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.
BACA JUGA: Pejabat PBB Peringatkan Memburuknya Krisis Kemanusiaan di Afghanistan karena Kurangnya DanaPresiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, tampil perdana di PBB pada pertemuan puncak tersebut, dan berjanji bahwa pemerintahannya berupaya mengurangi kesenjangan dan memberdayakan perempuan dan pemuda. Negara tersebut menyaksikan gelombang protes pada tahun 2022 dan 2023 menyusul kematian seorang perempuan muda yang meninggal dalam tahanan polisi setelah ditahan karena dianggap melanggar aturan berpakaian bagi perempuan di Iran.
Di New York, para pengunjuk rasa berkumpul di luar hotel tempat Pezeshkian menginap menjelang ia tampil menyampaikan pidatonya. Sebuah protes besar direncanakan pada hari Selasa (24/9) sebelum pidatonya pada sidang tahunan Majelis Umum.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menggunakan gilirannya di podium untuk menyoroti hambatan Rusia dalam negosiasi Pakta untuk Masa Depan.
“Ukraina mendukung upaya untuk menjaga semua negara tetap bersatu, aman, dan mematuhi Piagam PBB secara ketat,” katanya. “Dan Anda semua dapat melihat siapa yang menentangnya, dan juga secara aktif berupaya merusak persatuan global.”
Pada minggu terakhir negosiasi, Rusia mengajukan sedikitnya 15 keberatan berbeda terhadap elemen-elemen teks tersebut. Saat majelis berkumpul untuk mengadopsi dokumen tersebut pada Minggu (22/9) pagi, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Vershinin, yang didukung oleh beberapa negara, mencoba meminta amandemen ditambahkan ke pakta tersebut, tetapi ditolak mentah-mentah oleh negara-negara lain.
BACA JUGA: Dianggap Tak Hormati Lagu Kebangsaan Pakistan dan Iran, Diplomat Taliban Tuai KecamanPada Selasa, sidang tahunan majelis umum PBB dimulai. Presiden AS Joe Biden akan menyampaikan pidato perpisahannya di PBB. Presiden Brazil, Afrika Selatan, Iran, dan Nigeria akan menjadi salah satu pembicara dalam sidang tahun ini.
Perempuan Afghanistan
Di sela-sela pertemuan Majelis Umum, perempuan Afghanistan mengadvokasi hak-hak mereka di sebuah acara yang difokuskan pada pelibatan perempuan dalam masa depan Afghanistan.
Bulan lalu, Taliban Afghanistan memberlakukan "hukum moralitas" yang semakin mengikis hak-hak perempuan dan anak perempuan. Pembatasannya termasuk larangan bagi perempuan Afghanistan untuk menggunakan suara mereka di depan umum dan memerintahkan mereka untuk menutupi seluruh tubuh dan wajah mereka di luar ruangan. Perempuan juga dilarang berinteraksi dengan non-Muslim, menggunakan transportasi umum sendirian, dan melihat laki-laki yang bukan suami atau saudara sedarah mereka.
“Kepada semua pemimpin laki-laki, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana perasaan Anda jika dilarang berada di masyarakat?” tanya Asila Wardak, mantan direktur jenderal Hak Asasi Manusia dan Urusan Internasional Perempuan di Kementerian Luar Negeri Afghanistan.
Aktris terkenal AS, Meryl Streep, berpartisipasi dalam panel tersebut. Ia mencatat bahwa secara historis Afghanistan lebih maju bahkan dari beberapa negara Barat dalam memberikan hak pilih kepada perempuan, dan negara itu sebelumnya memiliki banyak pegawai negeri sipil, hakim, pengacara, dokter, dan guru perempuan.
BACA JUGA: PBB Serukan Taliban Hentikan ‘Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan’“Di Kabul saat ini, seekor kucing betina memiliki lebih banyak kebebasan daripada seorang perempuan,” katanya. “Seekor kucing mungkin duduk di beranda depan rumahnya dan merasakan sinar matahari di wajahnya. Ia mungkin mengejar seekor tupai ke taman. Seekor tupai memiliki lebih banyak hak daripada seorang remaja perempuan di Afghanistan saat ini, karena taman umum ditutup untuk perempuan dan anak perempuan oleh Taliban.”
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menuntut agar Taliban segera mencabut semua pembatasan diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan serta membuka kembali sekolah dan universitas untuk mereka. Saat ini, anak perempuan Afghanistan hanya diperbolehkan bersekolah hingga kelas 6 di bangku sekolah dasar.
“Kita tidak akan pernah membiarkan diskriminasi berbasis gender menjadi hal yang normal di mana pun di dunia,” kata Guterres. [my/lt]