Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menepis kekhawatiran bahwa perubahan pada sistem pemilu akan mempengaruhi rencana kota untuk mencapai hak pilih universal dan memungkinkan penduduk kota dapat memilih pemimpin mereka.
“Saya juga, dengan sangat tegas menyatakan pemerintah pusat sangat tulus memberikan rakyat Hong Kong cara yang lebih demokratis, yaitu hak pilih universal,” kata Lam, Selasa (30/3).
Pernyataan itu datang ketika China, secara drastis mengurangi jumlah kursi yang dipilih langsung di badan legislatif Hong Kong. Itu dinilai sebagai suatu kemunduran bagi gerakan demokrasi di wilayah tersebut.
Perubahan itu diumumkan setelah pertemuan dua hari dari badan legislatif tertinggi China.
Lam menyalahkan anggota parlemen pro-demokrasi tahun 2014 atas penolakan proposal yang dapat memungkinkan penduduk untuk memilih kepala eksekutif mereka, dengan syarat Beijing dapat melakukan pengujian terhadap para kandidat.
"Pada tiga kesempatan sejak 1997, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan keputusan atau interpretasi yang memungkinkan kita bergerak maju. Namun siapa yang telah mengancam beberapa perbaikan itu? Saya yakin Anda punya jawaban," kata Lam.
Lam juga mengemukakan hari Selasa bahwa komite baru untuk proses penyaringan kandidat itu akan terdiri dari beberapa pejabat pemerintah utama yang juga dipercaya oleh pemerintah pusat.
Oposisi politik di Hong Kong - yang lebih menginginkan demokrasi, melihat beberapa perubahan itu sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghambat mereka menduduki jabatan politik.
Ketua Partai Demokrat Lo Kin-hei menyampaikan sebagian besar warga Hong Kong tidak akan senang dengan perubahan tersebut.
Lo menambahkan sejumlah anggota Partai Demokrat masih membahas apakah mereka berencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. [mg/jm]