Para pejabat tinggi keuangan dari 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia masih berkutat dengan perbedaan pendapat mengenai perang di Ukraina dan penyelesaian beban utang negara-negara berkembang yang perekonomiannya sedang terpuruk.
Dilansir oleh Reuters, para delegasi mengatakan pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral kelompok G20 (Group of 20), Sabtu (25/2), kemungkinan akan berakhir tanpa pernyataan bersama. Pasalnya, belum ada konsensus tentang bagaimana menggambarkan konflik di Ukraina.
Kata para delegasi, Amerika Serikat (AS) dan negara-negara maju anggota G7 bersikeras menuntut komunike yang mengecam invasi Rusia terhadap Ukraina. Usulan itu ditentang oleh delegasi China dan Rusia.
Rusia, yang anggota G20 tapi bukan anggota G6, menyebut aksinya di Ukraina sebagai “operasi militer khusus” dan tidak menyebutnya sebagai invasi atau perang.
BACA JUGA: KTT Energi G20 di India Bahas Keseimbangan Energi Terbarukan dan Energi FosilSementara itu, India menekan rapat agar tidak menggunakan kata “perang” di naskah komunike, menurut pejabat G20 kepada Reuters. India yang memimpin G20 pada tahun ini bersikap netral terhadap konflik itu. New Delhi menolak menyalahkan Rusia atas invasi itu, mencari solusi diplomatik dan meningkatkan pembelian minyak Rusia.
Negara-negara G20 lainny,a termasuk Australia, Brazil, dan Arab Saudi.
Seorang pejabat senior G20 dan sejumlah pejabat lainnya mengatakan kepada Reuters pertemuan diperkirakan tidak akan mencapai konsensus mengenai komunike, kecuali ada kejutan pada menit-menit terakhir. Pertemuan itu kemungkinan besar akan ditutup dengan pernyataan dari tuan rumah yang akan memberi rangkuman dari sejumlah diskusi.
“Jika tidak mencapai konsensus, pilihan bagi India adalah mengeluarkan pernyataan sebagai tuan rumah,” kata seorang pejabat.
Pemerintah India tidak segera merespons permintaan untuk komentar.
BACA JUGA: China Dukung Sri Lanka Jelang Pertemuan Soal UtangDana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) juga menggelar pertemuan pada Sabtu (25/2) di sela-sela pertemuan G20 dengan Bank Dunia, China, India, Arab Saudi dan G7. Pertemuan itu untuk membahas restrukturisasi utang bagi negara-negara yang perekonomiannya terpuruk.
Namun, menurut Direktur IMF Kristalina Georgieva, ada perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota.
“Kami baru saja menyelesaikan sesi yang mana sudah jelas ada komitmen untuk menjembatani perbedaan agar bermanfaat bagi negara-negara,” kata Georgieva kepada para wartawan.
Georgiva mengetuai rapat bersama dengan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman.
Tekanan meningkat untuk China sebagai kreditor bilateral terbesar di dunia dan negara-negara lain untuk memberi diskon besar-besaran pembayaran utang kepada negara-negara berkembang yang sedang kesulitan.
Dalam video yang disiarkan di hadapan pertemuan G20, Menteri Keuangan China Liu Kun menegaskan posisi Beijing bahwa Bank Dunia dan bank-bank pembangunan multilateral lainnya berpartisipasi dalam pengurangan utang dengan pemberian diskon pembayaran bersama dengan kreditor bilateral lainnya.
Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, sebelum pertemuan membahas utang, mengatakan dia akan menekan semua kreditor bilateral, termasuk China untuk berpartisipasi dalam diskusi yang berarti. Yellen menambahkan yang “paling mendesak” adalah penyelesaian utang untuk Zambia dan jaminan pendanaan untuk Sri Lanka.
Zambia berutang $6 miliar kepada Beijing dari total utang eksternal senilai $17miliar, menurut data pemerintah. Ghana berutang $1,7 miliar kepada China, menurut data Institut Keuangan Internasional, layananan keuangan yang berfokus pada negara berkembang.
Utang Sri Lanka kepada China mencapai $7,4 miliar atau hampir seperlima utang eksternal pada akhir 2022, menurut lembaga riset China Africa Research Initiative. [ft/ah]