Dewan militer yang berkuasa di Sudan menyatakan membatalkan kesepakatan terdahulunya dengan para demonstran sipil setelah serangan pasukan keamanan pada hari Senin (3/6) terhadap sebuah lokasi protes di Khartoum yang menewaskan sedikitnya 30 orang.
Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, ketua Dewan Militer Transisi, Selasa mengumumkan dalam pidato di televisi mengenai penyelenggaraan pemilu dalam waktu sembilan bulan mendatang.
Jenderal Burhan mengatakan pemilu akan diselenggarakan di bawah pengawasan pengamat regional dan internasional.
Pengunjuk rasa membakar ban untuk membangun barikade di jalanan Khartoum, Sudan.
Penyerbuan hari Senin di lokasi protes di luar gedung Kementerian Pertahanan menjadi puncak hancurnya hubungan antara militer dan Aliansi Bagi Kebebasan dan Perubahan, suatu koalisi antara demonstran dan partai-partai oposisi.
Kedua pihak sebelumnya merundingkan penyusunan pemerintah transisi setelah disingkirkannya Presiden Omar al-Bashir oleh militer pada April lalu, setelah protes besar-besaran menentang pemerintahan otokratisnya.
Para pihak telah sepakat untuk membentuk pemerintah sementara yang akan berkuasa di Sudan selama tiga tahun sebelum menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil secara permanen. Tetapi pembicaraan itu gagal bulan lalu karena perbedaan pendapat mengenai pimpinan pemerintah transisi. [uh]