Sebuah panel pengadilan khusus pada Rabu (25/12) membatalkan keputusan badan pemilihan umum untuk menolak pendaftaran partai terbesar Serbia di Kosovo untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional mendatang.
“Komisi Pemilihan Umum Pusat (CEC) diperintahkan untuk mengesahkan entitas politik Serb List dan para kandidat entitas politik ini… untuk pemilihan umum Majelis Republik Kosovo yang akan diselenggarakan pada 9 Februari 2025,” kata Panel Pemilu untuk Aduan dan Pendaftaran dalam keputusannya yang dikirim ke media.
Komisi tersebut pada Senin (23/12) lalu menolak untuk mengesahkan Serb List, yang mendapat dukungan dari pemerintah Serbia, untuk berpartisipasi dalam pemilu 9 Februari, dengan mengatakan bahwa partai itu tidak mengakui negara Kosovo dan bertindak “seolah-olah mereka berada di Serbia, bukan di Kosovo”.
Serb List, yang mengajukan banding atas keputusan CEC, menyatakan bahwa “mereka telah memenuhi semua prosedur hukum” saat menanggapi keputusan lembaga pemilu tersebut.
Mereka menambahkan bahwa larangan partisipasi partainya dalam pemilu “dilaksanakan berdasarkan perintah” Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dan “bermotif politik”.
Kurti pada Selasa (24/12) mengutuk dengan keras partai etnis Serbia terbesar itu, karena afiliasi politiknya dengan Serbia.
"Secara politik, Serb List adalah cabang partai yang paling setia dari partai berkuasa di Serbia… yang mencerminkan betapa luasnya cakupan dan tingginya tingkat campur tangan Serbia dalam urusan dalam negeri Kosovo,” tambahnya.
Kosovo menyatakan kemerdekaannya pada 2008, tetapi Beograd menolak untuk mengakuinya. Serbia lantas mendorong komunitas Serbia di Kosovo secara politik, dan memberi bantuan keuangan dalam jumlah besar kepada mereka, untuk mempertahankan sistem sekolah dan layanan kesehatan yang terpisah, tetap setia kepada Serbia dan kebijakannya yang tidak mengakui Pristina. [ns/rd]