Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC), Karim Khan, Selasa (19/11), menyampaikan informasi terkini kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai dugaan kejahatan perang di Libya.
Ia menyerukan DK PBB untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap enam orang dari kelompok bersenjata Al Kaniyat.
“Sebagaimana diperinci dalam laporan tertulis yang kami sampaikan di hadapan Dewan Keamanan PBB pada 4 Oktober lalu, para hakim Kamar Pra-Peradilan I membuka segel surat perintah penangkapan enam orang dari kelompok bersenjata Al Kaniyat yang kami nilai bertanggung jawab atas banyak kejahatan dan pelanggaran Statuta Roma di Tarhunah," kata Khan.
BACA JUGA: Misi Pencari Fakta Temukan Kemungkinan Kejahatan Perang & Kemanusiaan di LibyaKhan menambahkan penyelidikan independen oleh sebuah tim dan kerja sama dengan semua pihak di Libya, pihaknya telah menemukan dan mengidentifikasi bukti-bukti kejahatan perang kelompok itu.
"Termasuk pembunuhan, penghinaan terhadap martabat pribadi, perlakuan kejam, penyiksaan, kekerasan seksual, dan pemerkosaan yang dilakukan oleh enam orang di Tarhunah," ujar Khan.
Lebih jauh Khan mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dia mengatakan, melalui pelacakan oleh kantornya dan hubungan dengan Kejaksaan Agung, pihaknya berhasil mengidentifikasi beberapa individu yang tunduk pada surat perintah penangkapan.
"Kami tahu di mana mereka berada. Kami tahu di mana mereka berada. Apa yang kami butuhkan, seperti yang diminta oleh para korban, adalah bantuan DK PBB untuk memastikan bahwa perintah pengadilan dari Pengadilan Kriminal Internasional dan perintah dari sidang pra-peradilan, dilaksanakan," kata Khan.
Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan menghadiri konferensi pers di Istana San Carlos di Bogota, 25 April 2024. (Foto: Luis Acosta/AFP)
Beberapa perwakilan tetap di PBB menyetujui pandangan Khan, antara lain Penasihat Hukum dan Perwakilan Tetap Amerika di PBB, Mark Simonoff.
“Impunitas harus diakhiri bagi para pemimpin jaringan penyelundupan migran yang kejam di Jalur Mediterania Tengah. Kami senang melihat peningkatan visi investigasi dan penuntutan, khususnya yang berkaitan dengan investigasi keuangan," ujar Simonof.
Hal senada disampaikan Perwakilan Tetap Libya di PBB, Taher El Sonni.
“Kami menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Khan dan timnya baru-baru ini, serta fakta-fakta dalam konteks kerja sama antara ICC dan Libya. Kami berharap hal ini akan mempercepat berakhirnya krisis. Saya juga ingin menambahkan misalnya dalam upaya untuk mengungkap kejahatan di Tarhunah, kami telah menerbitkan lebih dari 200 surat perintah penangkapan. Banyak diantara mereka yang kini mendekam di penjara," kata El Sonni.
BACA JUGA: HRW: Libya Gagal Tuntut Pertanggungjawaban Para Penjahat PerangNamun Perwakilan Tetap Rusia di PBB, Maria Zabolotskaya, mempertanyakan kredibilitas Khan. Zabolotskaya memaparkan penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap Khan atas tuduhan pelecehan seksual seorang stafnya. Dia menyarankan agar Khan “menangguhkan tugasnya.”
Warga Libya Menyeberang Ilegal ke Yunani
Menurut data PBB, lebih dari 52.000 orang telah memasuki Yunani secara ilegal sepanjang tahun ini, sebagian besar melalui jalur laut dari Turki. Jumlah tersebut meningkat dari 2023, ketika hampir 49.000 migran mencapai Yunani antara 1 Januari dan 31 Desember.
Peningkatan jumlah pengungsi ini sebagian besar disebabkan oleh lonjakan orang yang melakukan penyeberangan laut yang lebih lama dan berbahaya dari Libya, yang sejauh ini mencapai hampir 4.000 orang. [em/jm]