Dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, salah seorang anggota tim ekonomi Presiden, Ikhsan Modjo berpendapat dibanding APBN-APBN sebelumnya, anggaran negara 2012 merupakan anggaran yang dirancang dengan sangat matang. Menurutnya, dalam RAPBN 2012, tercermin upaya pemerintah membangun perekonomian dalam negeri dan semakin nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Selain itu, menurut Ikhsan, pemerintah juga tidak mengabaikan kondisi perekonomian global dan berhati-hati berhati-hati agar tidak terkena imbas negatifnya.
"Ada tiga fokus utama. Pertama, adalah penguatan pondasi perekonomian dalam menghadapi guncangan fiskal di negara maju. Kedua, berisikan upaya untuk mempercepat dan memperluas pertumbhan ekonomi, serta yang terakhir juga menegaskan keberpihakan negara pada rakyat kecil, kredit untuk petani, untuk nelayan, program angkutan umun murah, air bersih untuk rakyat dan lain sebagainya,” papar Ikhsan.
Tapi, menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinov Chaniago pemerintah masih mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam perekonomian ke depan. Berbagai kebijakan dalam APBN 2012 menurutnya merupakan pengulangan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya sehingga kemungkinan kondisi perekonomian tahun depan tidak akan berubah.
Pemerintah, ditambahkannya, belum mampu memberdayakan sektor pertanian yang merupakan sektor sangat berpotensi untuk memajukan perekonomian nasional.
“Coba pertanyakan berapa peningkatan anggaran belanja IPTEK yang merupakan basis atau modal untuk pembangunan jangka panjang atau meningkatkan daya saing perekonomian. Tidak mungkin perekonomian punya daya saing kalau tidak berbasiskan ilmu teknologi," tukas Andrinov.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah birokrasi. Ia menilai belum ada terobosan baru untuk memperbaiki proses birokrasi tahun depan. Ujarnya, "Kita sudah tahu produktivitas birokrasi ini tidak naik-naik, tapi tidak pernah dievaluasi dan tidak dicarikan terobosannya. Bagaimana kita mau menuju masa depan yang lebih baik kalau tidak ada agenda-agenda strategis?”
Dalam kesempatan sama, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam, berpendapat struktur APBN 2012 masih memperlihatkan kekuasaan politik pemerintah yang sulit ditembus masyarakat. Ketidakseimbangan antara pemerintah dan rakyat dalam APBN 2012 masih terjadi, dan ini menurutnya, sangat berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial.
"Penganggaran yang tertutup juga dapat berujung pada berjamurnya mafia anggaran, sehingga yang terjadi kemudian, pada saat implementasi, banyak terjadi kebocoran, penggelembungan dan saya kira ini yang tidak pernah serius dibidik untuk bagaimana APBN kita sehat,” tuturnya.