Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2022 kembali turun menjadi sebesar 397,4 milliar dolar AS, dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 400,2 milliar dollar AS.
BI menyebut perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (18/10) menilai penurunan utang luar negeri Indonesia tidak lepas dari kondisi fiskal di mana pemerintah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas sehingga menambah pendapatan negara. Oleh karena itu, lanjutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai bulan kemarin masih surplus. Padahal selama pandemi COVID-19, 2020-2021, APBN mengalami defisit karena kondisi pandemi dan meningkatnya pembiayaan.
"Tapi di tahun ini karena kita dapat keuntungan dari kenaikan harga komoditas, berimbas pada peningkatan penerimaan pajak dan non-pajak pemerintah, sehingga tambahan untuk utang itu berkurang," kata Faisal kepada VOA.
Faisal menambahkan jika tidak ada kenaikan harga komoditas, APBN berpotensi kembali mengalami defisit tahun ini.
Selain itu, pemerintah juga sudah mulai menahan belanja. Itu sebabnya kata Faisal mengapa pemerintah menaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu karena pemerintah tidak mau menambah subsidi untuk menjaga kesehatan fiskal. Diperkirakan pemerintah masih akan mengambil kebijakan serupa tahun depan.
Meski demikian, Faisal mengatakan pemerintah tetap harus berhati-hati dalam mengerem belanja dan membuat skala prioritas dalam pemberian insentif. Pemerintah dapat mengurangi insentif pada sektor-sektor usaha yang sudah relatif pulih, seperti sektor-sektor yang masih bergantung kepada pasar domestik atau konsumen konsumsi domestik dan produk-produk yang terkait kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman.
Insentif tetap bisa diberikan pada sektor-sektor lain yang pemulihannya berjalan lambat, seperti pariwisata dan sektor-sektor yang mengandalkan pasar ekspor. Pada sektor-sektor ini, pemerintah kata Faisal jangan buru-buru mencabut insentifnya.
Lebih jauh Faisal menyarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah jangan sampai menurunkan daya beli domestik yang akan tetap menjadi andalan ketika terjadi tekanan dari luar. Jika daya beli dan konsumsi turun, akan berdampak kepada para pelaku usaha.
INDEF : Meski Rasionya Masih Tinggi, Tren Penurunan Utang Luar Negeri Bagus
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan tren penurunan utang luar negeri pemerintah merupakan hal yang wajar karena sudah mulai terjadinya pemulihan pasca perebakan luas COVID-19 yang membuat pemerintah tidak lagi agresif berutang.
"(Yang kedua) kalau kita mau menambah utang, momennya nggak pas karena suku bunga di seluruh dunia lagi cenderung naik. Tentu itu akan berimplikasi pada embalase yang akan diminta pemberi utang atau investor," ujar Eko.
Eko mengaku tren penurunan utang luar pemerintah cukup bagus meski secara rasio masih tinggi. Beberapa tahun lalu, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 30 persen, sedangkan saat ini masih hampir mendekati 40 persen.
Secara konseptual, lanjutnya, utang itu dibutuhkan untuk ekspansi usaha. Jadi kalau trennya turun, kemungkinan ekspansinya juga berkurang karena memang terjadi perlambatan ekonomi secara global meski di Indonesia belum terasa dampak perlambatannya. Penurunan tren utang luar negeri pemerintah juga disebabkan kenaikan suku bunga sehingga menunda untuk menambah utang.
Your browser doesn’t support HTML5
Pengamat: Pemulihan Pasca Pandemi dan Kenaikan Harga Komoditas Bantu Turunkan Utang Luar Negeri Indonesia
Menurut Eko, walaupun rasio utang luar negeri pemerintah sebesar 40 persen dari PDB tapi jika nilai ekspornya kecil, ini belum aman karena devisanya kecil juga. Dia mencontohkan Malaysia yang tingkat ekspornya sudah seratus persen terhadap PDB atau Singapura yang rasio ekspornya sudah di atas seratus persen dari PDB. Sedangkan Indonesia hanya 40 persen rasio ekspor dari PDB.
Optimalisasi Pasar Domestik
Sebagai langkah antisipasi terhadap resesi, Eko menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan pasar domestik. Dia mengkhawatirkan resesi bisa berdampak ke Indonesia jika tidak memiliki strategi untuk mengoptimalkan pasar domestik. Jika terjadi resesi tahun depan, apakah pasar domestik akan kuat menahan gempuran barang-barang dari Amerika Serikat dan Cina yang merupakan dua mitra dagang utama Indonesia.
Kalau tidak kuat, barang dari kedua negara itu bisa membanjiri pasar domestik sedangkan barang dalam negeri tidak bisa bersaing dengan produk impor. Dia menegaskan kuncinya adalah produk dalam negeri harus dapat bersaing dengan harga barang impor.. [fw/em]