Presiden Joe Biden mengatakan ia “fokus pada hal-hal yang diinginkan rakyat Amerika” dan bukan teater politik. Hal ini disampaikan pasca dimulainya penyelidikan pemakzulan oleh DPR berdasarkan tuduhan bahwa Biden diuntungkan oleh bisnis putranya dengan pihak asing. Pihak Demokrat menyebut usaha ini sebagai upaya mengalihkan perhatian oleh Partai Republik. Perkembangan ini berlangsung sementara Kongres harus mencapai kesepakatan dengan Gedung Putih untuk mengalirkan pendanaan agar pemerintah tetap dapat beroperasi pasca tenggat anggaran pada 30 September.
Presiden AS Joe Biden menghadiri misa Minggu di Delaware, tempat tinggalnya, hanya beberapa hari setelah pihak Republik di DPR meluncurkan sebuah penyelidikan pemakzulan mengacu pada tuduhan adanya sebuah pola korupsi.
Gedung Putih menyebut langkah ini sebagai sebuah permainan politik.
Minggu lalu Ketua DPR Kevin McCarthy berbicara kepada media di Gedung Kongres. “Pihak Republik di DPR telah membongkar tuduhan serius dan kredibel tentang perilaku Presiden Biden. Secara bersama, tuduhan ini memberi gambaran budaya korupsi,” jelasnya.
Pihak Demokrat mengatakan langkah ini merupakan bentuk politik partisan paling buruk.
Pemimpin minoritas di DPR, Hakeem Jeffries, yang berasal dari Partai Demokrat, Minggu berbicara di program This Week, televisi ABC. “Gedung Putih telah bekerja sama, dan saya yakin Gedung Putih akan terus bekerja sama karena mereka tidak punya hal-hal yang disembunyikan. Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Presiden Biden melakukan pelanggaran. Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Presiden Biden terlibat dalam pelanggaran yang bisa dituntut pemakzulan. Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Presiden Biden melanggar hukum dalam bentuk apapun. Ini adalah sebuah penyelidikan pemakzulan yang tidak sah,” jelasnya.
Pihak Republik mengatakan mereka menginginkan lebih banyak informasi terkait tuduhan ini.
Nancy Mace, anggota DPR dari Partai Republik juga berbicara di program This Week televisi ABC. “Faktanya ada dimana-mana, ada pesan teks, ada email, ada saksi, ada pelapor, ada pertemuan, ada pembicaraan telepon, ada makan malam, dan Anda tidak bisa mengatakan 'ah itu kan cuman sedikit asap, dan kita tidak perlu melacak apinya',” jelasnya.
Your browser doesn’t support HTML5
Sementara itu mantan presiden Trump, yang kini menjadi kandidat calon presiden Partai Republik dan menghadapi lebih dari 40 dakwaan dalam berbagai kasus peradilan, mengatakan dirinya mendukung sebuah penghentian sebagian operasi pemerintah (government shutdown) kalau anggota-anggota Partai Republik di DPR tidak memperoleh kesepakatan yang fair atas RUU belanja jangka pendek.
Masa depan Biden dan McCarthy saling terkait dalam penyelidikan pemakzulan ini.
Setelah meluncurkan penyelidikan, DPR akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah presiden harus dimakzulkan, dan kalau ini lolos, maka selanjutnya akan berlangsung sidang peradilan di Senat.
Sementara itu DPR hanya punya beberapa hari kerja untuk meloloskan sebuah resolusi guna melanjutkan operasi pemerintah atau berisiko menghadapi ancaman penghentian.
Beberapa anggota Republik yang konservatif menuntut pengurangan belanja dari apa yang sudah disetujui pemimpin DPR Kevin McCarthy dengan Biden sebelumnya tahun ini. [jm/em]