Ahli tata kota mengatakan bahwa pembenahan sarana transportasi Jakarta harus dimulai dari yang sederhana, dalam hal ini sistem bus.
Ahli tata kota Marco Kusumawijaya mengatakan karena sudah sangat dibutuhkan, perbaikan sarana transportasi di Jakarta harus dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Menurut Marco, pembenahan sistem transportasi Jakarta harus dimulai dengan memperbaiki sistem bus karena biayanya relatif murah.
“Menurut saya tepat jika kita mulai dengan memperbaiki sistem bus dulu. Kapasitas sistem bus kita ini mesti ditingkatkan antara tiga sampai lima kali, dan itu biayanya relatif murah. Tetapi memang memerlukan pembenahan sistem, dan perbaikannya itu berkesinambungan karena yang diperbaiki adalah manajemen dan sumber daya manusianya,” ujar Marco, yang juga direktur Rujak Center for Urban Studies, kepada VOA di Jakarta, Selasa (23/10).
“Berbeda kalau kita membuat MRT itu kan seolah-olah membangun sistem baru, tetapi kadang-kadang kita ini pintar membangun sistem baru tetapi yang lama dibiarkan membusuk nanti mengganggu juga ke keseluruhannya.”
Marco berpendapat, upaya memperbaiki sistem transportasi di Jakarta dapat menggunakan anggaran negara dan anggaran pemerintah daerah. Jika rencana perbaikan berupa investasi besar, misalnya kereta bawah tanah dan monorel, menurutnya, harus melalui pemerintah pusat karena butuh biaya besar. Kemungkinan, ditambahkannya, pemerintah pusat juga akan berupaya kerjasama dengan investor lokal dan asing.
Sebelumnya, Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah pusat sangat mendukung upaya pemerintah daerah Jakarta untuk meningkatkan sistem transportasi.
“Sebetulnya DKI sudah punya planning, planningnya adalah membentuk semacam elevated busway (jalur bus yang dinaikkan). Silakan, apakah dilanjutkan monorel, atau elevated busway atau apapun namanya, yang penting itu berjalan,” ujar Hatta.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa jika pihak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan sistem transportasi Jakarta, investor siap berinvestasi. Ia menambahkan, kemacetan dan minimnya fasilitas transportasi yang layak di Jakarta sangat mengganggu kinerja ekonomi di pusat ibu kota dan berpengaruh negatif terhadap ekonomi nasional.
“Siap untuk terjun, kalau perlu kita berinvestasi disitu, problem masalah kemacetan ini sudah sangat parah dan saya kira nggak bisa lagi ditolerir,” ujar Suryo.
Saat melakukan kunjungan ke berbagai lokasi untuk mengetahui secara langsung sarana transportasi ibu kota beberapa waktu lalu, Gubernur Jakarta yang baru, Joko Widodo, terkejut dengan kondisi yang ada saat ini.
“Kopaja, Metro Mini yang dulu saya naiki tahun 1985 sekarang masih ada. Ada yang [sudah berusia] 15, 20, 30 tahun. Kendaraan itu sudah tidak layak. Bus itu sudah tidak layak. Ini di ibukota negara, sehingga perlu ada peremajaan total, entah dengan pola subsidi atau hibah,” ujar Joko.
Selain perbaikan sarana transportasi berupa angkutan umum, pemerintah pusat dan daerah juga berencana meningkatkan ruas jalan. Pemerintah Daerah Jakarta mencatat dari panjang jalan yang ada di Jakarta saat ini mencapai 7.200 kilo meter, hanya 60 persen dalam kondisi layak digunakan.
Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan sekitar 1.200 unit per hari, sementara pertumbuhan panjang dan luas jalan sekitar 0,01 persen per tahun, Jakarta diperkirakan macet total pada 2014 mendatang.
Selain itu, luas wilayah daratan Jakarta sekitar 661 kilometer persegi harus menanggung aktivitas masyarakat yang berjumlah sekitar 12 juta orang pada siang hari dan sekitar 10 juta orang pada malam hari.
Menurut Marco, pembenahan sistem transportasi Jakarta harus dimulai dengan memperbaiki sistem bus karena biayanya relatif murah.
“Menurut saya tepat jika kita mulai dengan memperbaiki sistem bus dulu. Kapasitas sistem bus kita ini mesti ditingkatkan antara tiga sampai lima kali, dan itu biayanya relatif murah. Tetapi memang memerlukan pembenahan sistem, dan perbaikannya itu berkesinambungan karena yang diperbaiki adalah manajemen dan sumber daya manusianya,” ujar Marco, yang juga direktur Rujak Center for Urban Studies, kepada VOA di Jakarta, Selasa (23/10).
“Berbeda kalau kita membuat MRT itu kan seolah-olah membangun sistem baru, tetapi kadang-kadang kita ini pintar membangun sistem baru tetapi yang lama dibiarkan membusuk nanti mengganggu juga ke keseluruhannya.”
Marco berpendapat, upaya memperbaiki sistem transportasi di Jakarta dapat menggunakan anggaran negara dan anggaran pemerintah daerah. Jika rencana perbaikan berupa investasi besar, misalnya kereta bawah tanah dan monorel, menurutnya, harus melalui pemerintah pusat karena butuh biaya besar. Kemungkinan, ditambahkannya, pemerintah pusat juga akan berupaya kerjasama dengan investor lokal dan asing.
Sebelumnya, Menteri Koordinasi bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah pusat sangat mendukung upaya pemerintah daerah Jakarta untuk meningkatkan sistem transportasi.
“Sebetulnya DKI sudah punya planning, planningnya adalah membentuk semacam elevated busway (jalur bus yang dinaikkan). Silakan, apakah dilanjutkan monorel, atau elevated busway atau apapun namanya, yang penting itu berjalan,” ujar Hatta.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan bahwa jika pihak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan sistem transportasi Jakarta, investor siap berinvestasi. Ia menambahkan, kemacetan dan minimnya fasilitas transportasi yang layak di Jakarta sangat mengganggu kinerja ekonomi di pusat ibu kota dan berpengaruh negatif terhadap ekonomi nasional.
“Siap untuk terjun, kalau perlu kita berinvestasi disitu, problem masalah kemacetan ini sudah sangat parah dan saya kira nggak bisa lagi ditolerir,” ujar Suryo.
Saat melakukan kunjungan ke berbagai lokasi untuk mengetahui secara langsung sarana transportasi ibu kota beberapa waktu lalu, Gubernur Jakarta yang baru, Joko Widodo, terkejut dengan kondisi yang ada saat ini.
“Kopaja, Metro Mini yang dulu saya naiki tahun 1985 sekarang masih ada. Ada yang [sudah berusia] 15, 20, 30 tahun. Kendaraan itu sudah tidak layak. Bus itu sudah tidak layak. Ini di ibukota negara, sehingga perlu ada peremajaan total, entah dengan pola subsidi atau hibah,” ujar Joko.
Selain perbaikan sarana transportasi berupa angkutan umum, pemerintah pusat dan daerah juga berencana meningkatkan ruas jalan. Pemerintah Daerah Jakarta mencatat dari panjang jalan yang ada di Jakarta saat ini mencapai 7.200 kilo meter, hanya 60 persen dalam kondisi layak digunakan.
Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan sekitar 1.200 unit per hari, sementara pertumbuhan panjang dan luas jalan sekitar 0,01 persen per tahun, Jakarta diperkirakan macet total pada 2014 mendatang.
Selain itu, luas wilayah daratan Jakarta sekitar 661 kilometer persegi harus menanggung aktivitas masyarakat yang berjumlah sekitar 12 juta orang pada siang hari dan sekitar 10 juta orang pada malam hari.