Dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-44 PDI Perjuangan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (10/1), Presiden Joko Widodo memaparkan capaian pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Dalam pidatonya Presiden menjelaskan di tengah pencapaian dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, pemerintah dituntut untuk menyiapkan serangkaian kebijakan yang dapat mengatasi segala masalah dan tantangan tersebut.
Presiden mengatakan Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan ekonomi Pancasila dan gotong royong yang memfokuskan pada keadilan dan pemerataan.
"Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, ini adalah sebuah hal yang percuma. Oleh sebab itu, kebijakan yang kita ambil membangun dari pinggiran, pulau terdepan, dan desa menurut saya itulah ekonomi Pancasila yang sekarang ini akan kita mulai agar kesenjangan itu betul-betul bisa kita kurangi," kata Presiden Jokowi.
Di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini lanjut Presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada angka yang dapat dibanggakan. Meski berada dibawah India dan Cina, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas Malaysia, Jepang, Rusia dan Brazil. Sementara di antara negara-negara G20, Indonesia berada di posisi ke-3.
"Kita patut berbahagia bahwa pada tahun 2016, di triwulan dua, ekonomi kita 5,18. Pada triwulan ketiga turun sedikit menjadi 5,02. Kita harapkan pada tahun ini ekonomi akan tumbuh paling tidak minimal 5,1 persen. Saya kira sebuah angka yang patut kita banggakan karena dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat berat seperti sekarang ini angka ini adalah sebuah angka yang sangat baik," lanjut Presiden.
Meski demikian, Kepala Negara mengakui sendiri bahwa Indonesia memiliki tantangan besar di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut. Ketimpangan perekonomian merupakan tantangan yang dimaksud.
"Pada beberapa tahun yang lalu angka gini ratio (kesenjangan) kita adalah 0,41. Pada dua tahun ini bisa diturunkan, tapi hanya sedikit, menjadi 0,397. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya China, India, Filipina, Malaysia, dan Thailand angka kita masih lebih baik di sisi gini ratio. Tapi tetap harus kita waspadai," imbuhnya.
Tantangan kedua yang dihadapi Indonesia tambah Presiden adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Meski demikian angka pengangguran dalam dua tahun kepemimpinannya dapat diturunkan sekitar 0,31 persen. Sementara itu terkait dengan pemerataan, pemerintah kini juga mulai memprioritaskan pembangunan di luar Pulau Jawa.
PDI Perjuangan Pastikan Kawan Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla
Dalam pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, menekankan soal kemajemukan bangsa. Dirinya yakin bahwa Pancasila sebagai dasar ideologi negara mampu menjadi kekuatan dalam menyatukan segala keberagaman yang ada di Indonesia.
Sila Ketuhanan yang Maha Esa, lanjut Megawati dimaknai dengan saling menghormati antar umat beragama dan berke-Tuhanan tanpa harus meninggal identitas bangsa Indonesia.
"Bung Karno menegaskan sangat jelas, kalau kamu mau jadi Hindu jangan jadi orang India. Kalau kamu mau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu mau menjadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Indonesia dengan adat budaya nusantara yang kaya ini," kata Megawati.
Your browser doesn’t support HTML5
Peringati HUT PDIP Ke-44 Presiden Jokowi Sampaikan Prestasi 2 Tahun Pemerintahan
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyatakan komitmennya untuk mewujudkan stabilitas negara Indonesia dengan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal tersebut merupakan perwujudan dari tanggung jawab terhadap pengakuan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"PDI Perjuangan selalu ikut dan berdiri kokoh menjaga jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sebagai suatu pemerintahan yang terpilih secara konstitusional melalui Pemilu langsung. Jadi, kalau ada yang mau macam-macam panggil saja kita," lanjutnya.
Selain pimpinan partai dan pimpinan DPR, MPR dan DPD, hadir pula anggota Kabinet Kerja dalam HUT PDI Perjuangan ini. Mereka di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. [aw/ab]