Keputusan pemerintahan Trump, Selasa (27/3), untuk menambahkan pertanyaan mengenai kewarganegaraan dalam Sensus 2020 memicu kekhawatiran bahwa orang yang bukan warga negara akan menghindari survei. Hal ini bisa mengurangi perwakilan politik bagi negara bagian yang cenderung memilih Demokrat dan merampas dana federal untuk komunitas mereka.
Mereka yang mendukung penambahan pertanyaan pada sensus mengatakan pihak Demokrat menentang pertanyaan itu karena sensus akan mengungkap berapa banyak non-warga negara yang tinggal di Amerika.
"Satu-satunya argumen di sini adalah para penentang tidak ingin rakyat Amerika mengetahui dan memahami seberapa besar populasi asing yang lahir di luar negeri dan berapa persen dari mereka berada di sini secara ilegal," kata Dan Stein, ketua Federasi Reformasi Imigrasi Amerika.
Menurut Biro Sensus, pertanyaan mengenai kewarganegaraan telah dimasukkan dalam sensus sepuluh tahunan sebelumnya. Antara 1820 sampai 1950, hampir setiap sensus sepuluh tahunan mengajukan pertanyaan mengenai kewarganegaraan dalam bentuk tertentu.
Biro Sensus melakukan survei tahunan yang terus mengajukan pertanyaan kewarganegaraan.
Departemen Kehakiman pada Desember mendorong agar pertanyaan tersebut ditambahkan ke Sensus 2020 untuk membantunya menegakkan Undang-Undang Hak Pilih, yang melindungi hak suara golongan minoritas.
Beberapa negara bagian yang diperintah Partai Demokrat, termasuk New York dan California, mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump terkait keputusan tersebut. [my/ds]