Pertemuan virtual pertama antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping mungkin dapat terjadi paling cepat pada 22 April, sewaktu Biden menjadi tuan rumah KTT Iklim Pemimpin Global di Washington pada peringatan Hari Bumi.
Acara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan para pemimpin dunia guna membahas perubahan iklim, yang disebut Biden sebagai “unsur esensial dari kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat.”
Pada hari Selasa (16/3), seorang pejabat senior pemerintah menjelaskan pendekatan itu berupa “kami akan bekerja sama dengan China, di mana kami memiliki kepentingan untuk melakukannya.”
BACA JUGA: 5 Perusahaan China Dianggap Ancaman Keamanan Nasional ASPara pejabat AS telah menyatakan bahwa China, penghasil emisi karbon terbesar di dunia, harus meningkatkan ambisinya mengenai netralitas karbon. China menyumbang 30 persen emisi karbon dunia dan telah menyatakan sasaran mencapai netralitas karbon sebelum 2060. AS adalah penghasil emisi karbon terbesar kedua dunia, menyumbangkan sekitar 15 persen emisi global dan telah menyatakan sasaran untuk mencapai emisi bersih nol selambat-lambatnya tahun 2050.
Pertemuan langsung tingkat tinggi pertama antara para pejabat AS dan China diperkirakan berlangsung hari Kamis (18/3) di Anchorage, Alaska, di mana Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan akan bertemu dengan menteri luar negeri China Wang Yi dan diplomat senior Yang Jiechi.
BACA JUGA: Panglima Militer AS: Garis Depan dengan China Berada di Perbatasan SelatanPertemuan diplomat tertinggi dan penasihat keamanan nasional Amerika dalam pembicaraan dengan mitra-mitra China mereka memberi pesan jelas bahwa “pemerintahan ini bersatu dan terkoordinasi apabila berkenaan dengan kebijakan mengenai China,” kata pejabat senior pemerintah itu dalam pengarahannya, seraya menambahkan bahwa AS telah “melihat rekam jejak dari China pada masa lalu yang berupaya melakukan pilih kasih dalam suatu pemerintahan.”
Pertemuan Alaska merupakan “pertemuan satu kali” dan bukan kelanjutan dari mekanisme dialog tertentu, juga tidak akan ada pernyataan bersama, kata pejabat itu. [uh/ab]