Para pemilih di sejumlah daerah di Indonesia tetap berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak pilih pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Rabu (9/12). Padahal para pakar kesehatan memperingatkan risiko munculnya klaster-klaster infeksi virus corona setelah pihak berwenang mengabaikan seruan untuk menunda pemungutan suara lagi.
Tanpa pandemi Covid-19, pilkada sendiri terhitung sebagai pesta demokrasi yang membutuhkan logistik raksasa. Ada lebih 100 juta pemilih dan hampir 300 ribu TPS yang tersebar di 24 kabupaten dan 37 kota.
Pilkada berlangsung saat Indonesia berjuang untuk meredam wabah Covid-19 terburuk di Asia Tenggara dengan lebih dari 586 ribu orang terinfeksi dan 18 ribu orang meninggal.
Di Depok, Jawa Barat, antusiasme pemilih tampaknya tidak banyak berkurang.
“Tentu kita semua khawatir dengan pandemi ini, tapi sebagai warga negara yang baik saya ingin ikut pilkada ini,” kata Rusdiana Jarkasih, seorang warga Depok, kepada Reuters, Rabu (9/12), sementara para relawan membagikan sarung tangan dan mengecek suhu pemilih.
BACA JUGA: Perludem: Pemerintah Harus Siap Tanggung Risiko Gelar Pilkada Saat PandemiDi Serang, Jawa Barat, sejumlah media melaporkan bahkan beberapa pemilih menggunakan perahu karet untuk melewati jalan-jalan yang terkena banjir untuk mendatangi TPS.
Pilkada sempatditunda sekali, tetapi pemerintah mengabaikan seruan dari para ahli kesehatan dan kelompok Islam untuk penundaan kedua kali.
Poster dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diedarkan menjelang pemungutan suara menunjukkan gambar staf yang mengenakan baju hazmat mengumpulkan suara pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Poster itu sebagai pengingat bahwa para pasien Covid-19 memiliki hak pilih.
Pakar epidemiologi Pandu Riono memperingatkan bahwa dengan sekitar 100 juta orang Indonesia aktif pada saat yang sama, maka "sangat mungkin klaster baru akan muncul."
Ketika beberapa negara di kawasan ini, termasuk Korea Selatan dan Singapura, tampaknya telah menyelenggarakan pemilu dengan sukses selama pandemi, Malaysia mengaitkan lonjakan kasus baru dengan pemilu di negara bagian terbesar kedua di negara itu, Sabah.
Seorang pejabat KPU mengatakan aparat terkait akan memastikan protokol kesehatan dipatuhi. Pemilih didorong untuk memakai masker dan petugas pemilu diberi alat pelindung diri.
BACA JUGA: Pilkada Kala Pandemi: Selalu Dikritik, Tetap Tak TerusikNamun, Badan Pengawas Pemilu mengatakan protokol kesehatan telah dilanggar lebih dari 2.000 kali selama masa kampanye.
Data independen Lapor Covid-19 menunjukkan adanya 76 kandidat pilkada telah terjangkit Covid-19, sementara empat lainnya meninggal.
Di samping kekhawatiran kesehatan, banyak kerabat politisi terkemuka memperebutkan kursi tahun ini. Tren ini meningkatkan kekhawatiran atas berkembangnya politik dinasti di negara yang telah lama didominasi oleh elit lama.
Dibandingkan Pilkada 2015 yang jumlah calon dinasti sebanyak 52 orang, tahun ini ada 146 orang, termasuk Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Gibran diperkirakan akan memenangkan perebutan kursi wali kota di Surakarta, Jawa Tengah, posisi yang pernah dipegang oleh ayahnya. [ah/ft]