Pimpinan Universitas Australia dan China bertemu di Adelaide

Pemerintah Australia berencana untuk mengurangi jumlah mahasiswa internasional di universitas-universitas (foto: ilustrasi).

Para pemimpin universitas di Australia mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekan mereka dari China pada hari Rabu (29/5), tentang rencana pemerintah Australia untuk mengurangi jumlah mahasiswa internasional. Australia mengatakan pengurangan ini akan menurunkan tekanan pada sektor perumahan dan imigrasi.

Perwakilan dari Kelompok Delapan Universitas, yang mewakili lembaga-lembaga penelitian intensif besar di Australia, bertemu pada hari Rabu di Adelaide dengan para pemimpin dari Persatuan Pendidikan China untuk program Pertukaran pendidikan internasional. Delegasi China termasuk pejabat senior dari 22 universitas penelitian intensif terkemuka di China.

Kepala eksekutif Kelompok Delapan Universitas, Vicki Thompson mengatakan:

SOT THOMPSON:

“Kini masih banyak yang belum diketahui mengenai apa arti sebenarnya dari hal ini. Namun kami sedang berdiskusi dengan baik dengan pemerintah. Mereka tentu memahami dampak sektor pendidikan internasional terhadap pariwisata dan perekonomian. Saya rasa, tinggal bagaimana kita bisa mencapai kompromi, dengan tidak merusak salah satu pasar ekspor kita yang paling sukses.”

Menurut data pemerintah, sebagian besar pelajar asing di Australia berasal dari China, India, Nepal, Filipina, dan Vietnam.

Berdasarkan rencana pemerintah, perguruan tinggi dan universitas harus menyediakan akomodasi khusus bagi mahasiswa internasional, jika mereka ingin melampaui batas jumlah mahasiswa.

Salah satu tantangan terbesarnya adalah rencana Australia untuk membatasi jumlah pelajar internasional yang diperbolehkan masuk ke

negara itu, untuk mengurangi tekanan terhadap perumahan dan akomodasi persewaan di kota-kota besar. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi imigrasi.

Pada tahun 2023, data resmi menunjukkan bahwa 787.000 pelajar internasional belajar di Australia, melebihi jumlah yang tercatat sebelum pandemi COVID-19. [ps/ka]