Perdana Menteri Australia Scott Morrison , Senin (18/4), memperingatkan bahwa ribuan pencari suaka akan berusaha mencapai negara itu dengan kapal jika partai oposisi memenangkan pemilu pada 21 Mei.
Jumlah tahunan pencari suaka yang tiba di perairan Australia dengan kapal mencapai lebih dari 20.000 pada 2013, tahun ketika pemerintah konservatif terpilih dan mulai menolak kedatangan kapal-kapal seperti itu melalui kebijakan Operasi Perbatasan Berdaulat.
Pemerintah konservatif juga melanjutkan kebijakan pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah -- yang diperkenalkan dua bulan sebelum pemilihan -- yang melarang kedatangan kapal ke kamp-kamp imigrasi di pulau-pulau terpencil di Pasifik. Kedatangan kapal yang mengangkut para pencari suaka sejak itu menjadi hampir tidak ada.
Para pengunjuk rasa yang mendukung pengungsi di Sydney tengah, Australia, 19 Oktober 2015. (Foto: Reuters)
PM Scott Morrison menyatakan keberhasilan pemerintah koalisinya melawan penyelundupan manusia telah mengilhami rencana Inggris untuk menempatkan beberapa pencari suaka dalam penerbangan satu arah ke Rwanda.
“Kami yang memberlakukan Operasi Perbatasan Berdaulat dan ini telah menjadi salah satu kebijakan perlindungan perbatasan paling sukses di mana pun di dunia. Sangat sukses, sehingga negara-negara lain mengambil langkah dari pendekatan sukses Australia, dan mengapa? Itu merupakan langkah manusiawi,'' kata Morrison.
Pemimpin oposisi Anthony Albanese mengatakan pemerintah Partai Buruh akan mengubah kebijakan nasional pencari suaka dengan menghapus apa yang disebut visa perlindungan sementara.
BACA JUGA: Australia akan Akhiri Pemrosesan Migran di Papua NuginiBerdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini, para pengungsi yang diterima secara resmi oleh Australia akan dimukimkan kembali secara permanen. Tetapi mereka yang tiba dengan kapal diberi visa perlindungan tiga tahun. Visa dapat diperpanjang jika pengungsi tidak dapat dikembalikan ke tanah air mereka, tetapi para kritikus berpendapat ketidakpastian masa depan mereka menghalangi penciptaan kehidupan baru.
Morrison menyalahkan pemerintah Partai Buruh sebelumnya yang menghapus visa pengungsi tiga tahun pada 2008 atas lonjakan kedatangan kapal yang terjadi kemudian. Hanya 161 pencari suaka yang tiba pada 2008. Tetapi lebih dari 2.700 tiba pada tahun berikutnya dan 6.500 pada 2010.
“Saya tahu bahwa ketika Partai Buruh menghapuskan visa perlindungan sementara pada 2008, armada kapal penyelundup manusia datang ke Australia dan itulah awal mulanya,'' kata Morrison.
Juru bicara Koalisi Aksi Pengungsi Ian Rintoul, seorang advokat pengungsi yang berbasis di Melbourne, menuduh Morrison “menyebarluaskan ketakutan'' dengan menyatakan perlunya visa sementara yang tidak memberi pengungsi hak yang sama seperti visa permanen.
Pendukung pengungsi dalam protes di Sydney terhadap perlakuan terhadap pencari suaka di pusat-pusat penahanan yang dikelola Australia, 18 November 2017. (Foto: Reuters)
Kebijakan pengungsi Australia yang keras telah dikritik oleh PBB dan kelompok-kelompok HAM.
Indonesia mengecam angkatan laut Australia yang mengembalikan kapal-kapal pencari suaka ke pelabuhan Indonesia sebagai pelanggaran kedaulatan Indonesia.
Beberapa awak penyelundup telah mengembangkan taktik untuk menyabotase kapal penangkap ikan mereka yang penuh sesak setelah dicegat oleh kapal patroli sehingga awak Australia terpaksa harus menyelamatkan mereka dari kemungkinan tenggelam.
Kapal-kapal Australia membalas dengan menempatkan para pencari suaka dan awak kapal penyelundup ke dalam perahu-perahu penyelamat yang kemudian ditarik ke dekat pantai Indonesia dengan diberi bahan bakar yang cukup untuk mencapai pantai Indonesia. [ab/uh]