Perdana Menteri Haiti, Ariel Henry mengundurkan diri dari jabatannya. Dia akan akan lengser setelah pembentukan otoritas transisional yang akan mengelola negara yang sedang dilanda kekerasan itu, hingga pemilu baru digelar, katanya pada Senin (11/3). Ia telah memimpin negara Karibia tersebut sejak insiden pembunuhan presiden terakhir pada 2021.
“Pemerintahan yang saya pimpin akan segera mengundurkan diri setelah pelantikan dewan (transisi),” kata Henry dalam pidato video. “Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Haiti atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.”
“Saya meminta seluruh warga Haiti untuk tetap tenang dan melakukan segala yang mereka bisa agar perdamaian dan stabilitas dapat kembali secepat mungkin,” tambahnya.
Geng-geng bersenjata berhasil menambah kekayaan, pengaruh, dan wilayah kekuasaan mereka di bawah pemerintahan Henry. Hal tersebut mendorong Henry melawat ke Kenya pada akhir Februari, memastikan bahwa ia mendapat dukungan dari misi keamanan PBB untuk membantu polisi dalam menangani geng-geng tersebut.
BACA JUGA: Eks Pemimpin Kudeta Haiti Incar Jabatan Presiden, Desak PM MundurLaporan pengunduran diri Henry datang satu pekan setelah pesawatnya dipaksa untuk mendarat di Puerto Rico, sebuah wilayah di Karibia yang menjadi milik Amerika Serikat. Pendaratan dilakukan setelah pesawat itu ditolak masuk ke Republik Dominika, yang berbagi wilayah di pulau Hispaniola dengan Haiti.
Henry meninggalkan Haiti sepekan sebelumnya dalam sebuah misi ke Guyana, sebuah negara di Amerika Selatan dan negara di Afrika Timur, Kenya, untuk memperoleh dukungan atas pengerahan pasukan penjaga perdamaian multinasional PBB bagi Haiti. Negara itu sendiri telah dirusak oleh kekerasan geng yang brutal dan tidak dapat dikontrol di ibu kotanya, Port-au-Prince dan wilayah sekitarnya.
Geng-geng memanfaatkan ketiadaan Henry untuk menyerang Lembaga Pemasyarakatan Nasional dan penjara lain di Port-au-Prince, membunuh sejumlah orang dan membiarkan ribuan tahanan melarikan diri ke kota. Geng-geng itu juga melakukan serangan penembakan di bandar udara utama Haiti.
Jimmy “Barbecue” Cherizier, pimpinan dari aliansi geng-geng yang melancarkan berbagai serangan ini, mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Henry kembali ke Haiti dan mendesaknya untuk mengundurkan diri.
Pemerintah kemudian menyatakan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam.
Seorang pejabat senior AS mengatakan Henry bebas untuk tetap tinggal di Puerto Rico atau bepergian ke tempat lain, meskipun keamanan di Haiti perlu ditingkatkan agar dia merasa nyaman untuk pulang ke rumah. Pejabat itu mengatakan keputusan pengunduran diri itu diputuskan pada Jumat.
Dewan Presiden
Henry akan digantikan oleh dewan kepresidenan yang akan terdiri dari dua pengamat dan tujuh anggota pemungutan suara, termasuk perwakilan dari sejumlah koalisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan satu pemimpin agama.
Dewan tersebut diberi mandat untuk segera menunjuk perdana menteri sementara; pihak mana pun yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu Haiti berikutnya tidak akan dapat berpartisipasi menjadi anggota dewan.
Haiti menghadapi kekurangan perwakilan terpilih sejak awal 2023 dan pemilu berikutnya akan menjadi pemilu pertama sejak 2016. Henry, yang dianggap korup oleh banyak orang Haiti, berulang kali menunda pemilu. Ia berkilah bahwa keamanan harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum menggelar pemilu.
BACA JUGA: Dikepung Geng Bersenjata, AS Janjikan $100 Juta untuk Kirim Pasukan Multinasional Bantu HaitiPresiden Guyana, Irfaan Ali mengumumkan pada Senin malam (11/3) di ibu kota Jamaika, Kingston, dimana para pemimpin organisasi regional Komunitas Karibia atau CARICOM, telah bertemu untuk mendiskusikan krisis di Haiti. Ali memegang giliran sebagai ketua di CARICOM.
CARICOM mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyebut dewan transisional akan terdiri dari tujuh anggota, enam diantaranya mewakili sejumlah koalisi politik di Haiti dan anggota ketujuh adalah wakil dari sektor swasta, ditambah dua anggota dari masyarakat sipil yang tidak memiliki hak dalam voting. Dewan transisional ini akan memilih perdana menteri baru dan memulai proses untuk penyelenggaraan pemilu presiden selanjutnya.
“Warga Haiti berhak memilki sebuah negara di mana anak-anak bisa pergi ke sekolah dan orang tua mereka tahu, bahwa mereka akan aman,” kata pernyataan itu.
“Kami memuji kesediaan dan keberanian dari seluruh pemangku kepentingan di Haiti untuk berkomitmen membawa Haiti kembali ke jalurnya menuju demokrasi, stabilitas, dan kemakmuran,” tambah pernyataan itu.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Presiden Guyana Irfaan Ali dan Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness pada pertemuan darurat mengenai Haiti pada Konferensi Kepala Pemerintahan Komunitas Karibia (CARICOM) di Kingston, Jamaika, 11 Maret 2024. (REUTERS/Gilbert Bellamy)
Dalam konferensi dengan para pemimpin regional di Jamaika pada Senin (11/3), Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengumumkan, bahwa Washington akan memberikan tambahan dukungan sebesar 100 juta dolar AS untuk pasukan keamanan yang didukung PBB di Haiti, bersamaan dengan pemberian bantuan kemanusiaan lain sebesar 33 juta dolar AS.
Henry, yang berprofesi sebagai ahli bedah saraf, telah bertugas sebagai penjabat perdana menteri sejak pembunuhan terhadap Presiden Jovenel Moise pada 2021, menjatuhkan negara di Karibia itu dalam kekacauan. Dia telah dijadwalkan untuk mundur pada Februari, tetapi pemilu tertunda akibat situasi keamanan yang memburuk dan kebuntuan politik dengan pihak oposisi.
Seorang pejabat AS yang tidak memberikan identitasnya mengatakan kepada jurnalis, bahwa Henry akan\ diizinkan untuk tetap berada di Puerto Rico. [ah/rs], [ns/ab]