PM Kosovo Minta Barat Tidak Menekan terkait Masalah Entitas Serbia

PM Kosovo Albin Kurti meminta negara-negara Barat yang berpengaruh agar tidak menekan negaranya yang kecil di Balkan untuk menerima asosiasi kontroversial lima kota berpenduduk mayoritas etnis Serbia yang meningkatkan ketegangan antara Kosovo dan Serbia.

Kurti mengatakan kepada kantor berita AP bahwa fokus mereka seharusnya adalah membuat Serbia lebih demokratis dan menyingkirkan apa yang ia sebut gagasan hegemonistik Beograd.

Kurti mengatakan dalam wawancara pada Minggu (5/2) bahwa pemerintah Serbia harus mengakui kemerdekaan seluruh republik dari bekas Yugoslavia agar dapat “menghadapi masa lalu.” Ia menekankan bahwa Beograd harus lebih condong ke Uni Eropa dan NATO, bukannya Rusia.

Dua perempuan berjalan di dekat rambu lalu lintas yang menunjukkan arah Ibu Kota Serbia Beograd dan Ibu Kota Kosovo Pristina di pintu masuk Kota Mitrovica di utara yang terbagi secara etnis, 9 Desember 2007. (Foto: Reuters)

PM Kurti mengatakan bahwa jika mereka membebaskan diri dari gagasan bahwa Kosovo masih menjadi bagian Serbia, “mereka akan jauh lebih demokratis, lebih Eropa.”

Selama beberapa pekan terakhir, para utusan AS dan Uni Eropa telah mengunjungi Pristina dan Beograd untuk mendorong mereka agar menerima proposal baru bagi kedua negara untuk menormalisasi hubungan dan meningkatkan upaya aksesi mereka ke Uni Eropa.

Dialog Kosovo-Serbia yang diperantarai Uni Eropa telah berlangsung sejak 2011, tetapi hanya sedikit dari 33 perjanjian yang ditandatangani yang diterapkan.

Kurti mengatakan perundingan sejauh ini merupakan “ideologi penyelesaian masalah … setiap solusi menjadi lebih rumit, semakin tidak dapat diterapkan, dan masyarakat kehilangan minat.” Ia menganggap proposal baru sebagai “kerangka kerja dan platform yang baik untuk melangkah maju … yang membuat kami memiliki harapan mengenai prospek pembicaraan dan kesepakatan pada masa depan.”

Rincian proposal itu belum diungkapkan kepada publik.

AS telah meningkatkan tekanan terhadap Pristina untuk menerapkan suatu kesepakatan tahun 2013 untuk mendirikan Asosiasi Kotamadya Berpenduduk Mayoritas Etnis Serbia, yang akan mengoordinasikan pekerjaan pada bidang pendidikan, layanan kesehatan, perencanaan lahan dan pembangunan ekonomi pada tingkat lokal. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Kosovo kemudian menyatakan sebagian rencana itu tidak konstitusional, memutuskan bahwa rencana itu tidak melibatkan etnis lain dan dapat melibatkan penggunaan kewenangan eksekutif.

Kurti mengatakan pembentukan asosiasi itu bukan prioritasnya. Pekan lalu ia menetapkan persyaratan yang menyatakan asosiasi tersebut hanya dapat dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan menyeluruh mengenai normalisasi hubungan, yang telah ditolak Serbia pada masa lalu. Pihak berwenang Kosovo khawatir hal ini pada akhirnya akan merongrong status kenegaraan Kosovo dengan bantuan Beograd.

Kosovo pada 2008 mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia - yang ditolak untuk diakui Beograd - dengan didukung oleh Rusia dan China. AS dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa telah mengakui Kosovo. [uh/lt]