Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memperingatkan agar sekelompok warga Filipina bersenjata di Sabah segera menyerahkan diri jika tidak ingin menghadapi konsekuensi serius, Sabtu (2/3).
Konfrontasi di Sabah sejak dua pekan yang lalu antara pasukan keamanan Malaysia dan sekitar 100 pengikut Kesultanan Sulu di Filipina selatan pecah menjadi kekerasan Jumat malam.
Menurut Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, sekelompok warga Filipina bersenjata di Sabah telah melakukan kejahatan sangat serius dan tidak ada yang dapat dirundingkan. Najib Razak memperingatkan agar sekelompok warga Filipina bersenjata di Sabah segera menyerahkan diri jika tidak ingin menghadapi konsekuensi serius, Sabtu (2/3). Hal tersebut dikatakan PM Malaysia seusai menerima jenazah dua orang polisi yang tewas dalam tembak-menembak dengan kawanan bersenjata itu hari Jumat (1/3).
Kelompok itu menuntut pengakuan dari Malaysia dan diadakannya perundingan kembali perjanjian sewa mengenai Sabah antara Kesultanan Sulu dengan sebuah perusahaan dagang Inggris pada abad ke-19.
Tembak menembak menewaskan dua polisi Malaysia dan 12 anggota kelompok Filipina yang mendarat di Sabah bulan lalu. Kelompok tersebut menuntut pengakuan dan pembayaran uang sewa dari pemerintah Malaysia.
Menurut Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, sekelompok warga Filipina bersenjata di Sabah telah melakukan kejahatan sangat serius dan tidak ada yang dapat dirundingkan. Najib Razak memperingatkan agar sekelompok warga Filipina bersenjata di Sabah segera menyerahkan diri jika tidak ingin menghadapi konsekuensi serius, Sabtu (2/3). Hal tersebut dikatakan PM Malaysia seusai menerima jenazah dua orang polisi yang tewas dalam tembak-menembak dengan kawanan bersenjata itu hari Jumat (1/3).
Kelompok itu menuntut pengakuan dari Malaysia dan diadakannya perundingan kembali perjanjian sewa mengenai Sabah antara Kesultanan Sulu dengan sebuah perusahaan dagang Inggris pada abad ke-19.
Tembak menembak menewaskan dua polisi Malaysia dan 12 anggota kelompok Filipina yang mendarat di Sabah bulan lalu. Kelompok tersebut menuntut pengakuan dan pembayaran uang sewa dari pemerintah Malaysia.