PM Modi Tepis Adanya Diskriminasi Agama di India

Perdana Menteri India Narendra Modi membantah bahwa diskriminasi terhadap agama minoritas ada di bawah pemerintahannya meskipun kelompok hak asasi manusia (HAM) dan laporan pelanggaran Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menunjukkan adanya pelanggaran itu. Modi menyampaikan hal tersebut selama konferensi pers dengan Presiden AS Joe Biden pada Kamis (22/6).

Biden mengatakan dia membahas HAM dan nilai-nilai demokrasi lainnya dengan Modi selama pembicaraan kedua pemimpin tersebut di Gedung Putih.

Ditanya pada konferensi pers, langkah apa yang ingin dia ambil untuk "meningkatkan hak-hak Muslim dan minoritas lainnya di negara Anda dan untuk menegakkan kebebasan berbicara," Modi mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak perlu diperbaiki.

Perdana Menteri India Narendra Modi berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Presiden AS Joe Biden di Ruang Timur Gedung Putih di Washington, DC, pada 22 Juni 2023. (Foto: AFP)

modi"Konstitusi kami dan pemerintah kami, dan kami membuktikan bahwa demokrasi dapat memberikan (hak-hak agama minoritas). Ketika saya mengatakan memberikan - kasta, kepercayaan, agama, jenis kelamin, tidak ada ruang untuk diskriminasi (dalam pemerintahan saya)," kata Modi kepada wartawan.

Dalam laporan HAM dan kebebasan beragama, Departemen Luar Negeri AS menyuarakan keprihatinan atas perlakuan Pemerintah India terhadap pemeluk agama Islam, Hindu Dalit, Kristen, dan agama minoritas lainnya. Laporan itu juga mencantumkan tindakan keras yang dilakukan New Delhi terhadap jurnalis.

Para pendukung HAM dan belasan anggota parlemen dari Partai Biden – Partai Demokrat—mendesak Biden untuk mengangkat masalah ini secara terbuka dengan Modi. Partai Modi sendiri, yaitu partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), memegang kekuasaan sejak 2014.

Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan selama protes terhadap pembunuhan terhadap penjahit Hindu Kanhaiya Lal di Udaipur yang diduga dilakukan oleh dua pria Muslim menyusul komentar juru bicara partai berkuasa Partai Bharatiya Janata (BJP) tentang Nabi Muhammad, di New Delhi, Juni 29, 2022. (Foto: AFP)

Demonstran Sesalkan Komentar Modi

Belasan pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih pada Kamis (22/6).

"Modi harus berpikir mengapa itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan kepadanya dalam konferensi pers. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ada pelanggaran HAM di India," kata Ajit Sahi, seorang pengunjuk rasa dan direktur advokasi di Dewan Muslim Amerika India.

"Komentar Modi (bahwa tidak ada diskriminasi agama oleh pemerintahnya) adalah kebohongan total. India telah menjadi lubang hitam bagi agama minoritas," kata Raqib Hameed Naik, pendiri Hindutva Watch, sebuah kelompok yang memantau laporan serangan terhadap kelompok minoritas di India.

India dianggap AS memegang peranan vital untuk melawan hegemoni China. Hubungan ekonomi antara kedua negara mempersulit Washington untuk mengkritik isu HAM di negara demokrasi terbesar di dunia itu, kata analis politik. Bahkan Biden menggelar karpet merah untuk Modi pada Kamis (22/6).

BACA JUGA: MA India Terpecah Terkait Larangan Berjilbab di Sekolah

Dua perempuan anggota Kongres AS yang beragama Islam, Ilhan Omar dan Rashida Tlaib, bersama dengan beberapa anggota parlemen progresif lainnya seperti Alexandria Ocasio-Cortez, memboikot pidato Modi di Kongres pada Kamis (22/6). Mereka menyitir tuduhan pelecehan terhadap pembangkang dan minoritas India, khususnya umat Islam.

Manfaat dari kebijakan pemerintah India dapat diakses oleh semua pihak, kata Modi. Namun, kelompok HAM menegaskan bahwa para pihak pembangkang, minoritas, dan jurnalis mendapat penyerangan dari aparat sejak Modi menjabat.

Indeks Kebebasan Pers Dunia India merosot tajam hingga ke titik terendah, dari peringkat 140 pada 2014 menjadi ke-161 tahun ini. New Delhi juga tercatat sebagai negara yang menutup akses internet tertinggi secara global selama lima tahun berturut-turut.

Kantor HAM PBB menggambarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 sebagai undang-undang "yang diskriminatif secara fundamental" karena mengecualikan migran Muslim. Para pengamat juga menyebut hal yang sama pada undang-undang anti-konversi yang menantang hak kebebasan berkeyakinan yang dilindungi secara konstitusional dan pencabutan status khusus Kashmir yang mayoritas dihuni warga Muslim pada 2019.

BACA JUGA: Larangan Organisasi Islam Timbulkan Reaksi Beragam di India

Ada juga penghancuran properti milik umat Islam atas nama penghapusan konstruksi ilegal; dan larangan mengenakan jilbab di ruang kelas di Karnataka saat BJP berkuasa di negara bagian itu.

"Perlindungan minoritas Muslim di mayoritas Hindu India, itu adalah sesuatu yang layak disebutkan," kata mantan presiden AS Barack Obama, yang disebut Modi sebagai teman dekat, kepada CNN dalam wawancara yang disiarkan pada Kamis (22/6).

"Jika Anda tidak melindungi hak-hak etnis minoritas di India, maka ada kemungkinan kuat bahwa India pada suatu saat akan terpecah belah," kata Obama tentang apa yang mungkin akan dia katakan kepada Modi saaat ini. [ah/rs]