Warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Israel yang baru, yang dipimpin lagi oleh Benjamin Netanyahu. Ia dilantik kembali sebagai Perdana Menteri Israel hari Kamis (29/12).
Netanyahu, Perdana Menteri terlama Israel, memastikan kembalinya dia sebagai pemimpin kabinet sayap kanan yang berjanji akan memperluas permukiman Yahudi di wilayah pendudukan di Tepi Barat dan mengupayakan berbagai kebijakan lain yang dikritik di dalam dan luar negeri.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemerintahan Netanyahu.
BACA JUGA: Pemerintah Netanyahu Jadikan Permukiman Tepi Barat Prioritas UtamaKetika menghadiri pawai kelompok Fatah di Ramallah, Shtayyeh mengatakan, “Kami telah melewati banyak pemerintahan [Israel] yang ekstremis, tapi ini adalah pemerintahan yang paling ekstrem. Ini pemerintahan yang paling mengancam. Ini pemerintahan yang paling biadab, dan saya tahu betul bahwa masyarakat internasional tidak mau berurusan dengan banyak anggota pemerintahan ini. Oleh karena itu, kami menentang semua pemerintahan yang mempraktikkan pembunuhan dan penindasan terhadap bangsa kami.”
Netanyahu, 73 tahun, politisi kawakan yang masih diadili atas dakwaan korupsi yang disangkalnya, telah berupaya menenangkan kekhawatiran akan nasib hak-hak sipil dan diplomasi sejak aliansi partai-partai nasionalis dan agamanya menjadi mayoritas dalam parlemen Israel dalam pemilu 1 November lalu.
Sekutunya termasuk Partai Zionisme Keagamaan dan Kekuatan Yahudi, yang menentang Palestina menjadi negara. Kedua pemimpin partai itu sama-sama pemukim di Tepi Barat dan pada masa lalu menentang sistem peradilan Israel, juga hak-hak minoritas Arab dan kelompok LGBT.
Netanyahu telah berulang kali berjanji akan mengedepankan toleransi dan mengupayakan perdamaian. Ia mengatakan kepada parlemen bahwa “mengakhiri konflik Israel-Arab” merupakan prioritas utamanya, begitu juga menggagalkan program nuklir Iran dan meningkatkan kapasitas militer Israel.
BACA JUGA: Jaksa Agung Israel Peringatkan Nilai Demokrasi Israel dalam BahayaJuru bicara Hamas di Jalur Gaza, Hazem Qasem, menuturkan, “Jelas bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Netanyahu dan mencakup Smotrich dan Ben Gvir sebagai anggota, tentu akan membuat kebijakan-kebijakan yang jauh lebih provokatif, memicu ledakan, baik dengan mencoba mengubah status quo Masjid Al-Aqsa atau secara menggila [memperluas] daerah permukiman yang sudah mulai terjadi, atau menyerang para tahanan. Ya, pemerintahan ini telah membuka kesempatan luas untuk terjadinya eskalasi besar-besaran, dalam semua bidang, dan kami di Hamas tentu saja menyatakan tentangan kami terhadap kebijakan-kebijakan yang memprovokasi bangsa Palestina dan menciptakan suatu pemicu ledakan.”
Partai Likud pimpinan Netanyahu yang konservatif mengatakan dalam panduan pemerintahannya bahwa pihaknya akan “mempromosikan dan mengembangkan permukiman” di lahan-lahan di mana “orang-orang Yahudi memiliki hak yang eksklusif dan tidak dapat disangkal.”
Pejabat baru yang ditunjuk Netanyahu termasuk Itamar Ben-Gvir, yang divonis bersalah pada tahun 2007 karena menghasut orang Arab dan mendukung kelompok militan Yahudi, sebagai menteri kepolisian. Ben-Gvir, seorang pengacara, mengklaim bahwa pandangannya kini lebih moderat. [rd/ka]