PM Thailand Yingluck Shinawatra menghadapi sejumlah gugatan hukum baru yang bisa menjatuhkannya dari jabatan. Tanpa prospek berakhirnya kebuntuan politik selama berbulan-bulan, pendukung pemerintah berencana melakukan demonstrasi besar-besaran di pinggiran ibukota.
BANGKOK —
Sejak November, Thailand telah dilanda kekacauan politik yang dipicu demonstran anti-pemerintah yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra agar mengundurkan diri ditengah sejumlah dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pemilu Februari lalu gagal menyelesaikan kebuntuan itu. Demonstran memblokir TPS-TPS di sejumlah bagian Bangkok dan kota-kota lain karena mereka berpendapat, sebelum menggelar pemilu, Thailand harus dipimpin sebuah dewan sementara yang akan menerapkan reformasi politik. Pengadilan Thailand telah menyatakan pemilu tersebut tidak sah.
Pihak oposisi pemerintah mengajukan sejumlah gugatan ke pengadilan yang mungkin menjatuhkan perdana menteri dari kekuasaan. Sebagai tanggapan, koalisi pendukung PM Yingluck – yang dipimpin UDD atau juga dikenal dengan Kaos Merah – berencana menampilkan dukungan publik secara besar-besaran.
Tida Tawornseth, tokoh senior UDD, mengatakan demonstrasi akhir pekan itu bertujuan “melindungi demokrasi.”
“Kami ingin menunjukkan jumlah dan kehendak orang-orang yang ingin melindungi demokrasi. Kami perlu orang dalam jumlah besar, mungkin sekitar 400.000 hingga 500.000 guna menunjukkan hal tersebut. Kami ingin mengecek sistem kami dan para pemimpin inti pada setiap level,” kata Tida.
Berbagai gugatan hukum itu bisa menjatuhkan PM Yingluck dalam beberpa minggu mendatang. Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) menuduh perdana menteri itu lalai dalam mengawasi skema subsidi harga beras yang kontroversial, yang menurut sejumlah analis dipenuhi korupsi.
Dalam seminggu ini, mahkamah konstitusi Thailand telah menerima petisi menentang PM Yingluck terkait transfer seorang pejabat senior Dewan Keamanan Nasional tahun 2011. Pengadilan administratif sebelumnya menyatakan transfer itu melanggar hukum. Jika mahkamah itu mengambil keputusan serupa, PM Yingluck dan kabinetnya terpaksa harus mundur.
Para demonstran pro-pemerintah hari Sabtu berjanji tidak akan menggunakan kekerasan. Mereka diperkirakan akan jauh dari kawasan tengah Bangkok sehingga memperkecil potensi bentrokan dengan demonstran anti-pemerintah yang terpusat di tengah kota.
Meski kedua pihak berjanji untuk berdemonstrasi secara damai, banyak pihak termasuk Tida dari UDD pesimistis.
Militer Thailand telah melancarkan 18 kudeta ataupun upaya kudeta sejak 1930an, tetapi tidak terlalu terlibat dalam konflik kali ini. Minggu ini, kepala staf angkatan darat Thailand mengulangi janji militer tidak akan memihak siapapun.
Militer Thailand akan mengerahkan sekitar 6.000 tentara di Bangkok akhir pekan ini untuk mencegah bentrokan.
Pemilu Februari lalu gagal menyelesaikan kebuntuan itu. Demonstran memblokir TPS-TPS di sejumlah bagian Bangkok dan kota-kota lain karena mereka berpendapat, sebelum menggelar pemilu, Thailand harus dipimpin sebuah dewan sementara yang akan menerapkan reformasi politik. Pengadilan Thailand telah menyatakan pemilu tersebut tidak sah.
Pihak oposisi pemerintah mengajukan sejumlah gugatan ke pengadilan yang mungkin menjatuhkan perdana menteri dari kekuasaan. Sebagai tanggapan, koalisi pendukung PM Yingluck – yang dipimpin UDD atau juga dikenal dengan Kaos Merah – berencana menampilkan dukungan publik secara besar-besaran.
Tida Tawornseth, tokoh senior UDD, mengatakan demonstrasi akhir pekan itu bertujuan “melindungi demokrasi.”
“Kami ingin menunjukkan jumlah dan kehendak orang-orang yang ingin melindungi demokrasi. Kami perlu orang dalam jumlah besar, mungkin sekitar 400.000 hingga 500.000 guna menunjukkan hal tersebut. Kami ingin mengecek sistem kami dan para pemimpin inti pada setiap level,” kata Tida.
Berbagai gugatan hukum itu bisa menjatuhkan PM Yingluck dalam beberpa minggu mendatang. Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) menuduh perdana menteri itu lalai dalam mengawasi skema subsidi harga beras yang kontroversial, yang menurut sejumlah analis dipenuhi korupsi.
Dalam seminggu ini, mahkamah konstitusi Thailand telah menerima petisi menentang PM Yingluck terkait transfer seorang pejabat senior Dewan Keamanan Nasional tahun 2011. Pengadilan administratif sebelumnya menyatakan transfer itu melanggar hukum. Jika mahkamah itu mengambil keputusan serupa, PM Yingluck dan kabinetnya terpaksa harus mundur.
Para demonstran pro-pemerintah hari Sabtu berjanji tidak akan menggunakan kekerasan. Mereka diperkirakan akan jauh dari kawasan tengah Bangkok sehingga memperkecil potensi bentrokan dengan demonstran anti-pemerintah yang terpusat di tengah kota.
Meski kedua pihak berjanji untuk berdemonstrasi secara damai, banyak pihak termasuk Tida dari UDD pesimistis.
Militer Thailand telah melancarkan 18 kudeta ataupun upaya kudeta sejak 1930an, tetapi tidak terlalu terlibat dalam konflik kali ini. Minggu ini, kepala staf angkatan darat Thailand mengulangi janji militer tidak akan memihak siapapun.
Militer Thailand akan mengerahkan sekitar 6.000 tentara di Bangkok akhir pekan ini untuk mencegah bentrokan.