Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha akan mengusahakan masa jabatan baru dalam pemilihan umum yang akan diadakan di negara kerajaan itu sebelum Mei tahun depan. Ia mengatakan demikian kepada media lokal, Jumat (23/12).
Prayut berkuasa sebagai panglima militer dalam kudeta tahun 2014 sebelum memperkuat posisinya sebagau perdana menteri dalam pemilu 2019 yang kontroversial, tetapi popularitasnya sedang melemah.
Partai Persatuan Bangsa Thailand yang baru dibentuk "telah menawarkan untuk mendukung saya menjadi kandidat perdana menteri berikutnya dalam pemilihan mendatang,” katanya kepada wartawan di Bangkok. "Saya akan memperjelasnya hari ini... bahwa saya telah memutuskan untuk menerima pencalonan tersebut."
Prayut secara luas diperkirakan akan meninggalkan Partai Palang Pracharath (PPRP), yang memimpin koalisi yang berkuasa. PPRP telah mengumumkan pemimpinnya, dan penjabat wakil PM, Prawit Wongsuwan sebagai kandidat partai dalam pemilihan itu.
Prayut dan Prawit sama-sama bertugas di militer Thailand dan pijakan politik mereka telah terbentuk selama beberapa dekade. Prayut mengatakan bahwa ikatan antara keduanya tetap kuat meskipun jalur politik mereka terpisah.
Pada bulan September, Mahkamah Konstitusi memutuskan batas masa jabatan delapan tahun Prayut sebagai PM akan berakhir pada tahun 2025.
Tanggal pemilihan belum diputuskan, tetapi jika tidak dibubarkan lebih awal, parlemen akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Maret, dengan persiapan pemungutan suara pada bulan Mei.
Partai oposisi Pheu Thai unggul dalam jajak pendapat, tetapi konstitusi Thailand saat ini, yang dirancang di bawah pemerintahan militer, mendukung partai-partai yang terkait dengan militer. [ab/uh]