Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, Jumat (9/8) mengatakan ia tidak akan berhenti meskipun menghadapi kritik yang kian besar karena tidak mengucapkan sumpah jabatan secara sempurna.
Prayuth memimpin pelantikan kabinetnya dalam upacara yang dipimpin raja pada 16 Juli lalu.
Akan tetapi ia menghilangkan satu kalimat dalam sumpah jabatan di mana ia seharusnya berjanji akan menjunjung tinggi setiap aspek konstitusi. Kelalaian itu menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pelantikan itu sah secara hukum.
Prayuth mengatakan kepada wartawan hari Jumat (9/8) bahwa ia terus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena ia adalah perdana menteri.
Sumpah jabatan itu diwajibkan berdasarkan Pasal 161 Konstitusi Thailand, yang memuat sumpah selengkapnya, dan menyatakan bahwa sumpah itu harus diucapkan kepada raja sebelum menteri-menteri kabinet mulai bertugas.
Kelalaian Prayuth membaca sumpah secara penuh, yang juga membuat para menteri melakukan kekeliruan serupa karena mereka mengulangi apa yang ia katakan, ditunjukkan oleh politisi oposisi Piyabutr Saengkanokkul dalam suatu sidang parlemen pada 25 Juli.
Aktivis hukum Srisuwan Janya mengadukan hal tersebut ke Kantor Ombudsman pada hari Senin. Pengaduannya telah diterima untuk dipertimbangkan. [uh/lt]