Pemimpin junta militer Thailand telah mencabut puluhan perintah eksekutif khusus dan berjanji tidak akan mengeluarkan lebih banyak lagi sementara dia bersiap untuk memimpin pemerintahan sipil hasil pemilu.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha hari Selasa (9/7) menandatangani perintah yang mencabut 66 dari di antara 500 perintah yang telah dikeluarkannya sejak kudeta 2014. Prayuth memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang memiliki kekuatan hukum.
Seorang anggota kelompok pengawas hukum iLaw, Yingcheep Atchanont, hari Rabu mengatakan pencabutan itu merupakan upaya untuk membuat militer tampak melepaskan kekuasaan dan beralih ke pemerintahan hasil pemilu, meskipun pemerintah baru masih akan dipimpin oleh Prayuth dan akan mencakup banyak anggota junta.
Yingcheep mengatakan perintah eksekutif yang memungkinkan militer untuk mempengaruhi politik tetap ada. [lt/mg]
