Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan ia akan mematuhi keputusan pengadilan konstitusi yang mencabut larangan terhadap Twitter yang baru diberlakukan dua minggu, Jumat (4/3)/
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan ia tidak menghormati putusan pengadilan konstitusi yang mencabut larangan terhadap Twitter yang baru diberlakukan dua minggu, tetapi mengatakan ia akan mematuhi keputusan tersebut.
Pernyataan Erdogan dalam konferensi pers hari Jum’at itu disampaikan sehari setelah layanan media sosial yang berbasis di Amerika itu kembali beroperasi di Turki.
Erdogan memerintahkan larangan terhadap Twitter menjelang pemilu lokal setelah Twitter digunakan untuk mengedarkan rekaman suara yang mengaitkan Erdogan, keluarga dan sekutu-sekutu dekatnya dengan korupsi. Pengadilan tinggi Turki hari Rabu memutuskan larangan itu melanggar kebebasan berpendapat.
Namun demikian YouTube tetap diblokir di Turki. Pemerintah memberlakukan larangan tersebut setelah situs video-berbagi YouTube mengedarkan apa yang dinilai sebagai rekaman audio pejabat-pejabat Turki yang sedang membawas kemungkinan intervensi militer dalam perang saudara di Suriah.
Tantangan hukum juga sedang berlangsung terhadap larangan operasi YouTube itu. Kedua larangan itu telah memicu kutukan internasional.
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menggambarkan kebocoran itu sebagai upaya “keji” untuk mendiskreditkannya dan Partai Pembangunan dan Keadilan menjelang pemilu hari Minggu mendatang. Erdogan mengklaim kemenangan partainya dalam pemilu yang dipandang sebagai referendum terhadap kepemimpinannya.
Pernyataan Erdogan dalam konferensi pers hari Jum’at itu disampaikan sehari setelah layanan media sosial yang berbasis di Amerika itu kembali beroperasi di Turki.
Erdogan memerintahkan larangan terhadap Twitter menjelang pemilu lokal setelah Twitter digunakan untuk mengedarkan rekaman suara yang mengaitkan Erdogan, keluarga dan sekutu-sekutu dekatnya dengan korupsi. Pengadilan tinggi Turki hari Rabu memutuskan larangan itu melanggar kebebasan berpendapat.
Namun demikian YouTube tetap diblokir di Turki. Pemerintah memberlakukan larangan tersebut setelah situs video-berbagi YouTube mengedarkan apa yang dinilai sebagai rekaman audio pejabat-pejabat Turki yang sedang membawas kemungkinan intervensi militer dalam perang saudara di Suriah.
Tantangan hukum juga sedang berlangsung terhadap larangan operasi YouTube itu. Kedua larangan itu telah memicu kutukan internasional.
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menggambarkan kebocoran itu sebagai upaya “keji” untuk mendiskreditkannya dan Partai Pembangunan dan Keadilan menjelang pemilu hari Minggu mendatang. Erdogan mengklaim kemenangan partainya dalam pemilu yang dipandang sebagai referendum terhadap kepemimpinannya.